Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat, 05 Oktober 2018.
Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat, 05 Oktober 2018.

138 ASN Sulut Bermasalah Hukum

HUKUM

MANADO, publikreport.com – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Steven OE Kandouw mengungkapkan, hingga September 2018, terdapat 138 Aparatur Sipil Negara (AS) yang bermasalah dengan hukum. Jumlah ini menurutnya relatif, jika dibandingkan dengan daerah lain yang jumlah penduduknya kecil.

“ASN di Sulut ada sektiar 40 ribuan. Nah, 138 ASN yang bermasalah hukum ini suatu jumlah yan tidak sedikit,” ungkap Steven pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), Jumat, 05 Oktober 2018.

138 ASN yang bermasalah hukum ini, Steven mengatakan, merupakan fenomena gunung es.

“Masih banyak lagi yang belum ketahuan,” tegasnya.

Rapat koordinasi dan sosialisasi seperti ini, Steven mengatakan, sangat penting untuk memperkuat, memperdalam kesadaran, pengetahuan dan wawasan tentang hal-hal mana yang bisa dilakukan dan bisa mencegah pelanggaran hukum.

Dengan kecanggihan teknologi sekarang ini yang terkenal dengan revolusi industri generasi keempat, Steven melanjutkan, memudahkan aktivitas, contoh pinjam uang ratusan juta bisa menggunakan smartphone, tidak perlu ke bank.

“Disisi lain modus  termasuk kejahatan pungli semakin canggih,” katanya.

Leave a Reply