You are currently viewing 21 Juta Data Ganda Dinonaktifkan Kemensos
Mensos Tri Rismaharini memaparkan penggunaan aplikasi cekbansos, Rabu, 21 April 2021.

21 Juta Data Ganda Dinonaktifkan Kemensos

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengungkapkan, pihaknya telah menonaktifkan kurang lebih 21 juta data ganda.

“Kita melakukan pengontrolan data. Jadi kami kemarin sudah berkomunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, kami ‘menidurkan’ 21,156 juta data,” ungkapnya.

New DTKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sepanjang bulan Maret, Risma mengatakan, telah dipulihkan integritasnya. Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal dan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang padan dengan data kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Pada 01 April 2021, melalui Keputusan Mensos Nomor: 12/HUK/2021, DTKS menjadi New DTKS,” kata Risma, Rabu 21 April 2021.

Ke depan, Risma menjelaskan, New DTKS akan ditetapkan sekurangnya setiap bulan guna memastikan integritasnya terus ditingkatkan sekaligus mengakomodasi dinamika sosial masyarakat. Data New DTKS tersebut dapat diakses publik melalui aplikasi berbasis web di http://cekbansos.kemensos.go.id/. Melalui laman ini data penerima bantuan sosial yang telah disalurkan maupun yang masih dalam proses dapat diakses oleh siapa saja.

“Melalui aplikasi ini, publik dapat memantau penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan menyebutkan nama dan desa/kelurahan tempat tinggalnya,” jelas Risma.

Aplikasi itu, Risma berharap, dapat memenuhi hak informasi publik dan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial. Apalagi, menurutnya, fitur dan kemampuan aplikasi cekbansos akan terus ditingkatkan sejalan dengan kebutuhan ke depan dan masukan serta harapan masyarakat.

Pengembangan fitur berikutnya, Risma melanjutkan, juga mencakup usulan baru dan sanggahan atas kepantasan penerima bantuan sosial usulan baru akan melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah guna tetap mendapat tetap menjaga integritas data.

Apabila terdapat sanggahan Kemensos dapat mengundang perguruan tinggi untuk melakukan proses pengendalian mutu.

“Masukan perguruan tinggi akan menjadi pertimbangan Kementerian Sosial dalam memutuskan kepantasan kepesertaan dalam program bantuan sosial,” bebernya. | VERONICA DSK

Leave a Reply