You are currently viewing 4 Tuntutan Koalisi Sipil untuk Papua tentang Penyanderaan Warga
Orang-orang yang dievakuasi setelah operasi keamanan terhadap separatis di desa mereka beristirahat di tempat penampungan sementara saat tiba di Timika, Papua, 17 November 2017. Personel keamanan gabungan TNI dan Polri berhasil mengevakuasi warga yang diisolasi oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Kimberly. (Foto: AP)

4 Tuntutan Koalisi Sipil untuk Papua tentang Penyanderaan Warga

JAKARTA, publikreport.com  – Sebanyak 25 lembaga non pemerintah di Papua yang menamakan diri Koalisi masyarakat sipil untuk penegakan hukum dan HAM Papua mengeluarkan pernyataan bersama hari ini terkait dengan penyanderaan di Kampung Banti, Kimbeli, Utikini dan sekitarnya, yang semuanya masuk wilayah pertambangan PT. Freeport Indonesia.

Ada 4 tuntutan atau desakan yang mereka sampaikan kepada aparat TNI, Polri, jurnalis, media masa, Dewan Pers, dan PT. Freeport Indonesia untuk segera dilaksanakan.

Pertama, TNI dan Polri diminta untuk tidak menyebarkan informasi tanpa bukti dan fakta yang jelas berkaitan dengan konflik kekerasan bersenjata di Tembagapura.

Kedua, jurnalis dan media massa dan pers nasional didesak untuk menjalankan prinsip-prinsip kemerdekaan pers secara bertanggung jawab dengan mematuhi kode etika jurnalistik, terutama melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima.

Ketiga, jurnalis, media massa dan pers nasional dalam melakukan liputan diminta untuk menghargai hak warga sipil, baik yang dievakuasi maupun warga asli yang secara sukarela meninggalkan kampung Banti, Kimbeli, dan Utikini.

Dan terakhir, PT. Freeport Indonesia didesak untuk segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Kampung Banti, Kimbeli, Utikini dan sekitarnya. Kampung-kampung itu berada di wilayah pertambangan PT. Freeport Indonesia yang notabene berada dalam tanggung jawab Freeport Indonesia.

Koalisi ini prihatin dengan peristiwa yang dipicu pertengahan Oktober 2017 ketika terjadi serangkaian penembakan di kampung Banti, Kimbeli, dan Utikini__areal pertambangan PT Freeport Indonesia__ yang mengakibatkan korban jatuh di pihak aparat polisi dan masyarakat sipil.

Peristiwa ini mengundang reaksi dari pemerintah Jakarta seperti DPR, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM.

“Puncak dari reaksi ini adalah proses evakuasi sekitar 300an warga non-Papua di Kampung Banti yang disebut sebagai penyanderaan, yang didahului oleh penyerbuan TNI ke Kampung Banti dan Kimbeli,” ujar Yuliana Langowuyo, SKPKC Fransiskan Papua, sebagai juru bicara Koalisi dalam pernyataannya yang diterima Tempo, siang ini, 22 November 2017.

Koalisi mencermati bahwa insiden penembakan di kawasan PT Freeport Indonesia selalu mendapat porsi besar dalam pemberitaan media nasional. Namun sayangnya pemberitaan media tidak disertai dengan kepatuhan pada UU Pers dan Kode Etika Jurnalis yang diterbitkan oleh Dewan Pers.

Leave a Reply