You are currently viewing Ada Desakan Pembaruan Regulasi untuk Perikanan Tuna Internasional, Seperti Apa?

Ada Desakan Pembaruan Regulasi untuk Perikanan Tuna Internasional, Seperti Apa?

Untuk memastikan populasi ikan tuna kembali pulih, aturan konservasi dan pengelolaan yang tepat harus segera dibuat dan disepakati oleh dunia internasional. Aturan tersebut untuk memastikan bahwa eksploitasi yang selama ini dilakukan pada ikan bernilai ekonomi tinggi tersebut, sudah berjalan pada koridor yang tepat.

Desakan tersebut, salah satunya dikampanyekan organisasi non pemerintah Greenpeace. Seruan untuk membuat dan menyepakati aturan dilakukan Greepeace di tengah gelaran pertemuan tahunan Komisi Perikanan Pasifik Barat-Tengah (Western and Central Pacific Fisheries Commission/WCPFC) ke-14 di Manila.

Menurut Greenpeace, perlunya disepakati aturan baru, karena saat ini aturan tuna tropis (Tropical Tuna Measure/TTM) yang sedang berlaku akan segera berakhir. Untuk aturan baru tersebut, sidang akan melaksanakan negosiasi kembali.

Greenpeace menyebut, di antara poin yang diusulkan harus ada dalam peraturan, adalah kapal-kapal jaring (purseiner) harus menyepakati pengurangan besar-besaran jumlah rumpon (Fish Aggregating Devices/FADs). Kemudian, harus ada aturan ketat untuk pelaporan dan transparansi penggunaan rumpon.

“Pengawasan dan kontrol yang lebih ketat terhadap kapal longliner;  penerapan target stok, titik batas eksploitasi dan pengelolaan strategis harus juga menjadi perhatian,” ujar Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Arifsyah Nasution, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, walau sudah terlihat ada komitmen ke arah yang tepat, WCFC harus bisa tetap bertanggung jawab memastikan bahwa perubahan positif bisa terjadi dengan menyepakati aturan-aturan yang lebih kuat. Dengan demikian, pelaku industri yang sudah berinisiatif sendiri dalam mengatasi penangkapan berlebih, penangkapan illegal, dan perbudakan di laut, akan terus berjalan di koridor yang benar.

Untuk bisa membawa perubahan positif, Arifsyah menilai, dunia harus bisa menyepakati aturan-aturan penting dalam pengumpulan data, manajemen kapasitas penangkapan ikan termasuk rumpon, stok ikan, metode MCS (Monitoring, Control and Surveillance) termasuk transshipment (alih muat di tengah laut), serta pengendalian panen (eksploitasi).

Arifsyah menambahkan, berkaitan dengan perikanan tuna bertanggung jawab, Greenpeace telah beberapa kali mengungkap pelanggaran Hak Asasi Manusia di bidang yang dikelola oleh WCPFC ini. Menurut dia, meski tidak secara spesifik berbicara tentang hak asasi manusia, pelarangan transshipment dan pengawasan yang kuat akan bermanfaat dalam mengatasi masalah ini.

Untuk diketahui, sebanyak 4.509 kapal teregistrasi dalam WCPFC . Dari jumlah tersebut, 64 persen adalah longliner, 12 persen adalah kapal jaring dan hanya 2,22 persen adalah kapal huhate (pole and line). Sementara, enam negara terbesar di dunia mencakup 85 persen kapal adalah Taiwan, Jepang, Tiongkok, Filipina, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

“Dalam pertemuan di Manila ini semua pihak harus membuktikan kesungguhan dalam menyelamatkan stok ikan tuna dan jangan lagi terjadi aliansi industri – pemerintah yang berusaha untuk menggagalkan aturan perlindungan tuna yang kuat,” pungkas Arifsyah.

Tanggung Jawa Pengusaha

Leave a Reply