You are currently viewing Akhirnya, Inpres Moratorium Perkebunan Sawit Terbit

Akhirnya, Inpres Moratorium Perkebunan Sawit Terbit

Setelah lebih dua tahun berproses, akhirnya, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang penghentian sementara (moratorium) perluasan lahan dan evaluasi perkebunan sawit. Aturan ini jadi pemenuhan janji Jokowi dalam Hari Hutan Internasional di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, 14 April 2016. Moratorium ini bertujuan, memberikan waktu untuk mengevaluasi dan menata kembali izin-izin perkebunan sawit dan meningkatkan produktivitas.

Regulasi ini tercantum dalam Inpres Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit, ditandatangani Jokowi pada 19 September 2018. Pemerintah menegaskan penghentian sementara ini selama masa tiga tahun.

”Dengan Inpres ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat,” kata Prabianto Mukti Wibowo, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian kepada Mongabay, Kamis, 20 September 2018.

Prabianto bicara soal peningkatan produktivitas sawit rakyat dengan menyebutkan melalui pengakuan status lahan-lahan perkebunan sawit dalam kawasan hutan.

Dia menekankan, kalau pengakuan status lahan perkebunan sawit dalam kawasan hutan bukan pemutihan karena didahului evaluasi perizinan yang bersifat ‘keterlanjuran’. Antara lain, katanya, dengan mengkaji dampak lingkungan, sosial dan kesesuaian dengan tata ruang yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Tidak serta merta kebun-kebun dalam kawasan hutan nanti dilepas,” katanya.

Dia berharap, aturan ini mampu meningkatkan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi gas rumah kaca.

Melalui Inpres ini, pemerintah juga hendak memberikan sebuah kepastian hukum, peningkatan pembinaan petani sawit dan peningkatan produktivitas.

Kalau melihat dari perspektif reforma agraria, katanya, evaluasi bisa membantu pekebun sawit rakyat mendapatkan pengakuan hak, hingga bisa mendapatkan pemodalan.

Selain itu, katanya, regulasi ini juga menyentuh pada penyelesaian konflik sosial di lapangan. ”Selama ini kan ada konflik dan klaim (lahan oleh) di kelompok masyarakat atau korporasi, ini yang perlu diselesaikan.”

Guna pelaksanaan aturan ini, katanya, akan berbarengan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, khusus perkebunan sawit di kawasan hutan. Keduanya, merupakan rangkaian kebijakan di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian.

Pelaksanaan perintah presiden tiga tahun moratorium hingga perlu kerja keras lain lintas kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, para gubernur dan bupati/walikota.

Regulasi ini mengintruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunda izin baru perkebunan sawit, baik permohonan baru, permohonan telah mendapatkan persetujuan prinsip maupun permohonan yang diajukan namun belum melengkapi persyaratan.

BACA JUGA: Petani Lolak Tolak Kelapa Sawit

Leave a Reply