Seorang ibu yang sudah tergolong manusia lanjut usia (lansia) yang ikut simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5, Kelurahan Paslaten 1, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon, Provinsi Sulut. Simulasi ini digelar KPU Kota Tomohon bertempat di Anugrah Hall (aula Dinas Pendidikan Kebudayaan) Kota Tomohon, Sabtu 24 April 2019. (foto: tommywahani/publikreport.com)
Seorang ibu yang sudah tergolong manusia lanjut usia (lansia) yang ikut simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5, Kelurahan Paslaten 1, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon, Provinsi Sulut. Simulasi ini digelar KPU Kota Tomohon bertempat di Anugrah Hall (aula Dinas Pendidikan Kebudayaan) Kota Tomohon, Sabtu 24 April 2019. (foto: tommywahani/publikreport.com)

Anggaran Pemilu 2019 Capai Rp25,59 Triliun

POLITIK

JAKARTA, publikreport.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp25,59 triliun untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, Rabu 17 April 2019. Anggaran ini naik 61 persen, dibanding anggaran untuk Pemilu 2014 sebesar Rp15,62 triliun.

Berdasarkan data, alokasi anggaran untuk persiapan awal di tahun 2017 sekitar Rp465,71 miliar. Kemudian pada 2018 (alokasi) mencapai Rp9,33 triliun. Selanjutnya di 2019 ini, kita sudah menganggarkan sampai Rp15,79 triliun. Jadi totalnya dalam 3 tahun itu kita menyiapkan anggaran sebanyak Rp25,59 triliun,” kata Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Kemenkeu, Selasa 26 Maret 2019.

Alokasi anggaran Pemilu 2019 ini, menurut Askolani,terbagi dalam kelompok penyelenggaraan, pengawasan dan kegiatan pendukung seperti keamanan. Selain anggaran penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp25,6 triliun, juga dialokasian anggaran untuk pengawasan sebesar Rp4,85 triliun (naik dibanding 2014 sebesar Rp3,67 triliun), dan anggaran keamanan dialokasikan sebesar Rp3,29 triliun (anggaran 2014 Rp1,7 triliun). Begitupun anggaran untuk kegiatan pendukung pemilu, meningkat dari Rp1,7 triliun pada Pemilu 2014 menjadi Rp3,29 triliun pada Pemilu 2019.

Naiknya anggaran Pemilu 2019 ini, Askolani mengatakan karena adanya pemekaran daerah.

KPU (Komisi Pemilihan Umum) provinsi jumlahnya bertambah satu, dari 33 sekarang jadi 34. Kemudian untuk KPU kabupaten/kota, itu bertambah 17 dari 497 menjadi 514,” jelasnya.

Hal ini, Askolani melanjutkan, berdampak pada jumlah PPK (Panitia Pemungutan Kecamatan), Penitia Pemungutan Suara (PPS) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

“Adanya kenaikan honorarium bagi para penyelenggara Pemilu, seperti PPK, PPS, dan KPPS. Termasuk juga panitia yang ada di luar negeri. Kita hitung sesuai usulan KPU untuk mengadopsi dampak dari inflasi,” katanya.

BACA JUGA: Jerat Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada, dari Kode Etik hingga Disiplin

Leave a Reply