PUBLIKREPORT.com

Arahan Jokowi Terkait Penanggulangan Bencana

Banjir bandang dan tanah longsor melanda Kampung Lebo, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat 03 Januari 2020, sekitar jam 05.30 WITA, dini hari. Aparat TNI, Polri dan pihak terkait lainnya siaga di lokasi bencana membantu masyarakat.

Banjir bandang dan tanah longsor melanda Kampung Lebo, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat 03 Januari 2020, sekitar jam 05.30 WITA, dini hari. Aparat TNI, Polri dan pihak terkait lainnya siaga di lokasi bencana membantu masyarakat.

Keterangan foto: Banjir bandang dan tanah longsor melanda Kampung Lebo, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat 03 Januari 2020, sekitar jam 05.30 WITA, dini hari. Aparat TNI, Polri dan pihak terkait lainnya siaga di lokasi bencana membantu masyarakat. (foto: dokumentasi publikreport.com)

JAKARTA, publikreport.com – Kepala seluruh jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gubernur, bupati dan walikota, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan arahan tentang penanggulangan bencana di Indonsia.

Pertama, Jokowi meminta jajarannya untuk tidak hanya sibuk membuat aturan, tetapi juga memperhatikan pelaksanaan di lapangan terutama aspek pengendaliannya dan penegakan standar-standar.

“Misalnya, ini urusan yang berkaitan dengan gempa; standar bangunan tahan gempa, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya, harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar. Sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir,” tegasnya, seraya meminta agar segera dilakukan koreksi dan penguatan apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan dengan standar-standar yang ada.

Kedua, Jokowi menegaskan kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus terintegrasi dari hulu hingga ke hilir dan tidak boleh ada ego sektoral ataupun ego daerah.

“Semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati, ini bencana. Berbeda dengan hal-hal yang normal,” ujarnya.

Ketiga, Jokowi mengingatkan pentingnya manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat. Jajaran terkait diminta terus memperbaiki hal tersebut.

“Kecepatan itu yang dilihat oleh masyarakat mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi. Jangan sudah ditunggu lebih dari satu tahun belum nongol apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita janjikan,” jelasnya, seraya mengingatkan bahwa sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik dan selalu dicek, sehingga dapat bekerja dengan cepat dan akurat. Respons terhadap peringatan dini tersebut juga harus cepat.

“Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Dan sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban,” tegasnya,

Terakhir, Jokowi menginstruksikan jajarannya agar terus meningkatkan upaya edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan, dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga.

“Lakukan simulasi bencana secara rutin di daerah-daerah yang rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada,” imbaunya.

Indonesia, Jokowi menjelaskan, adalah negara yang rawan terhadap bencana. Indonesia termasuk dalam 35 negara paling rawan resiko bencana di dunia.

Kunci utama menguransi resiko bencana, Jokowi mengatakan, adalah pencegahan dan mitigasi bencana. Hal tersebut bukan berarti aspek laini dalam manajemen kebencanaan menjadi tidak diperhatikan.

“Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik, detail. Jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi,” paparnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021, Rabu 03 Maret 2021, di Istana Negara, Jakarta.

Read Previous

MPP Mempermudah Masyarakat?

Read Next

Sandiaga: Sulut Salah Satu Destinasi Super Prioritas