Ilustrasi.
Ilustrasi.

ASN/PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

POLITIK

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB), Asman Abnur menyerukan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral dan profesional pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2018

“Abdi negara jangan tergoda dengan janji dari pasangan calon (Paslon), misalnya kenaikan jabatan dengan catatan mau menjadi tim sukses Paslon kepala daerah. Tugas kita kerja, kerja, dan kerja melayani masyarakat dengan baik,” tegas “Asman Abnur di Jakarta, Kamis, 11 Januari 2017.

Dalam melaksanakan tugas, Asman mengingatkan, ASN jangan terpengaruh dengan suasana politik yang sedang terjadi. Pesta demokrasi memang harus sukses dan diharapkan bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin daerah yang mampu mendatangkan kemakmuran rakyat di daerah.

Di sisi lain, Asman melanjutkan, pelayanan kepada masyarakat juga tidak boleh kendor atau terganggu oleh hingar-bingar urusan politik. ASN terutama di daerah harus tetap fokus dengan pekerjaan masing masing sesuai tugas dan fungsinya.

“Kalau ada bakal pasangan calon kepala daerah yang menjanjikan akan memberikan jabatan, jangan pedulikan. ASN harus tetap netral serta tidak tergiur dengan janji tersebut,” tegasnya.

Saat ini, Asman mengingatkan, pengisian jabatan khususnya Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tidak ditentukan oleh seberapa dekat seseorang dengan pimpinan daerah, tetapi dilakukan dengan open recruitment atau open bidding. Dengan cara itu, tidak ada satu orang pun yang dapat menjamin seorang ASN dapat menempati posisi pejabat pimpinan tinggi.

BACA JUGA: Jerat Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada, dari Kode Etik hingga Disiplin

Promosi jabatan harus mengikuti peraturan yang berlaku serta melalui tahapan yang jelas dan terukur. Kalau ingin naik jabatan, jangan mencari dengan cara-cara yang tidak normal.

Surat

Demi menjaga netralitas ASN, sebelumnya MenPAN&RB telah menerbitkan surat tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

BACA JUGA: Bawaslu Godok Peraturan Pencalonan ASN, TNI, dan Polri di Pilkada

Salah satu isi dalam surat tersebut menjelaskan berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Bagi PNS yang melanggar, sanksi pun menanti. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksinya mulai hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji dan pangkat, hingga hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. | DORANG

Leave a Reply