Ilustrasi.
Ilustrasi.

Aturan Tata Ruang Nasional Digugat

Organisasi lingkungan menilai ancam lingkungan dan masyarakat.

Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ruang mengajukan uji materiil Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 13/2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), khusus Pasal 114A ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, Senin 10 Mei 2019. Mereka menilai, pasal itu mengancam kelestarian lingkungan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Gugatan diajukan Walhi dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KTNI).

Arip Yogiawan, Pengacara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa 11 Mei 2019 mengatakan, aturan itu banyak mengakomodir kepentingan pembangunan proyek strategis nasional (PSN).

BACA JUGA: Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Sulut

Dalam Pasal 114A menyatakan, pemerintah mengizinkan membangun PSN seperti tertera dalam lampiran aturan meskipun tak sesuai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) provinsi atau kabupaten. Setidaknya, ada 245 PSN tertera dalam lampiran PP itu.

Kami sebenarnya masih bingung mengenai kriteria PSN yang tidak jelas. Kenapa sebuah proyek bisa disebut sebagai PSN juga tak jelas. Ketika disebut PSN, pemerintah daerah sampai pusat wajib memfasilitasi supaya itu terselenggara dan segera dibangun. Itu jalan walaupun ada benturan dengan RTRW daerah. Rujukannya, ke RTRW nasional,” katanya, seraya bilang, aturan ini hanya memfasilitasi pembangunan PSN.

Padahal, di beberapa tempat, proyek yang termasuk dalam PSN tak jarang menimbulkan konflik. Seperti pembangunan Bandar Udara (Bandara) di Kulonprogo Yogyakarta, atau pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Cirebon Unit II.

Teman-teman di Yogyakarta juga menggugat PP ini. Mereka menggugat terkait lampiran daftar PSN dalam PP ini yang memasukkan proyek bandara di Kulonprogo. Ini menunjukkan bahwa belum tentu semua PSN berjalan mulus,” ujarnya.

BACA JUGA: DAS Tondano Masuk RTRWN

Leave a Reply