Terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU ITE, Buni Yani usai mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jawa Barat, 3 Oktober 2017. Buni Yani, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama dua tahun penjara serta dikenakan denda Rp100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. (Foto: Prima Mulia/Tempo)
Terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU ITE, Buni Yani usai mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jawa Barat, 3 Oktober 2017. Buni Yani, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama dua tahun penjara serta dikenakan denda Rp100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. (Foto: Prima Mulia/Tempo)

Vonis Buni Yani, Ratusan Simpatisan Penuhi Area Sidang

HUKUM BANDUNG, publikreport.com - Terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian Buni Yani menjalani sidang putusan pada Selasa, 14 November 2017, di gedung perpustakaan dan kearsipan Kota Bandung. Meski sidang belum berlangsung,…

0 Comments
Ketua Komisi Pemerintahan, Zainuddin Amali, sebelum memimpin rapat mendengarkan pandangan mini fraksi tentang Perpu Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 23 Oktober 2017. (Foto: Ahmad Faiz/Tempo)
Ketua Komisi Pemerintahan, Zainuddin Amali, sebelum memimpin rapat mendengarkan pandangan mini fraksi tentang Perpu Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 23 Oktober 2017. (Foto: Ahmad Faiz/Tempo)

DPR Bakal Revisi UU Administrasi Kependudukan

JAKARTA, publikreport.com - Komisi II DPR mewacanakan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan…

0 Comments
Arnol Purba, penganut kepercayaan Ugamo Bangso Batak, meluapkan perasaannya setelah MK mengabulkan gugatannya atas Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan yang mewajibkannya mengisi kolom agama di KTP. Jakarta, 7 November 2017. (Foto: Ahmad Faiz/Tempo)
Arnol Purba, penganut kepercayaan Ugamo Bangso Batak, meluapkan perasaannya setelah MK mengabulkan gugatannya atas Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan yang mewajibkannya mengisi kolom agama di KTP. Jakarta, 7 November 2017. (Foto: Ahmad Faiz/Tempo)

Cerita Penganut Agama Lokal Jadi Korban Diskriminasi

JAKARTA, publikreport.com - Permohonan uji materi Undang-Undang Administrasi Kependudukan dilatarbelakangi diskriminasi yang selama ini dialami empat penggugat dan keluarga mereka. Mereka, seperti halnya penganut agama lokal lainnya, merasa menjadi korban…

0 Comments
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi Ombudsman untuk membahas pemberhentian sementara kepala daerah yang berstatus tersangka dan terdakwa, Kamis, 16 Februari 2017. (Foto: Maya Ayu/Tempo)
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi Ombudsman untuk membahas pemberhentian sementara kepala daerah yang berstatus tersangka dan terdakwa, Kamis, 16 Februari 2017. (Foto: Maya Ayu/Tempo)

Pemerintah Data Ulang Agama Lokal

RELIGI JAKARTA, publikreport.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 65 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang selama ini menjadi…

0 Comments
Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan), Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI diruang KK III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. Rapat tersebut membahas rencana strategis Kemendagri 2014-2019, evaluasi pelaksanaan E-KTP serta membahas perkembangan desain besar penataan daerah (desertada). (Foto: Dhemas Reviyanto/Tempo)
Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan), Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI diruang KK III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. Rapat tersebut membahas rencana strategis Kemendagri 2014-2019, evaluasi pelaksanaan E-KTP serta membahas perkembangan desain besar penataan daerah (desertada). (Foto: Dhemas Reviyanto/Tempo)

Mendagri: Pilkada 2018 Sukses Jika Partisipasi Pemilih Meningkat

POLITIK JAKARTA, publikreport.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada seluruh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah bahwa kunci sukses penyelenggaraan Pilkada 2018 adalah meningkatnya angka partisipasi pemilih.…

0 Comments
Ketua MPR Zulkifli Hasan berbagi solusi untuk mengatasi kemiskinan kepada warga Kabupaten Pesawaran, Lampung, 12 November 2017.
Ketua MPR Zulkifli Hasan berbagi solusi untuk mengatasi kemiskinan kepada warga Kabupaten Pesawaran, Lampung, 12 November 2017.

Ketua MPR: Pendidikan Solusi Mengatasi Kemiskinan

POLITIK | PENDIDIKAN JAKARTA, publikreport.com - Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Lampung, Zulkifli Hasan berbagi solusi untuk mengatasi kemiskinan kepada warga Kabupaten Pesawaran. Menurut Ketua MPR, rantai kemiskinan yang masih…

0 Comments
Terdakwa kasus pemberian keterangan tidak benar saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi e-KTP, Miryam S Haryani divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan
Terdakwa kasus pemberian keterangan tidak benar saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi e-KTP, Miryam S Haryani divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan

Miryam S Haryani Diganjar 5 Tahun Bui

HUKUM MANTAN anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan karena melakukan tindak pidana korupsi berupa memberikan keterangan tidak…

0 Comments
Fredrich Yunadi (Foto: Antara/Reno Esnir)
Fredrich Yunadi, pengacara Setya Novanto (Foto: Antara/Reno Esnir)

Setnov ‘Gugat’ UU KPK ke MK

HUKUM PASCA ditetapkan kembali sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (10/11) dan mangkir dari panggilan KPK, Setya Novanto melayangkan uji materi Pasal 12 ayat (1) huruf b dan…

0 Comments
Ilustrasi.
Ilustrasi.

Penjelasan Kemenkeu Tentang Pajak e-Commerce

KEPALA Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memastikan pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik (e-Commerce) akan berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru. "Intinya membuat tata…

0 Comments