You are currently viewing Bantuan Subsidi Perumahan Tahun 2021
Ilustrasi.

Bantuan Subsidi Perumahan Tahun 2021

JAKARTA, publikreport.com – Di tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menargetkan sebanyak 222.876 bantuan subsidi perumahan. Bantuan ini diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendaha (MBR).

“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Senin 25 Januari 2021.

Bantuan pembiayaan perumahan Tahun Anggaran (TA) 2021 ini, Basuki menjelaskan, terdiri dari empat program, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ini (FLPP) juga diberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Alokasi FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp16,66 triliun dilengkapi SBUM senilai Rp630 miliar. BP2BT 39.996 unit senilai Rp1,6 triliun dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp2,8 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, Basuki mengatakan, pemerintah menggandeng 30 bank pelaksana yang sudah melakukan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR untuk menyalurkan FLPP. Bank pelaksana tersebut terdiri dari 9 bank nasional dan 21 Bank Pembangunan Daerah (BPD), baik konvensional maupun syariah.

Sedangkan untuk memberikan perlindungan konsumen kepada MBR, Basuki melanjutkan, Kementerian PUPR terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas rumah melalui rapid assessment terhadap 1.003 unit rumah di 76 proyek perumahan yang tersebar di 11 provinsi pada November 2019 hingga Januari 2020. Terdapat lima komponen struktur pemeriksaan yakni fondasi, sloof, kolom, ring balok dan rangka atap.

Dari hasil rapid assessment tersebut, masih ditemukan rumah yang belum memenuhi persyaratan standar konstruksi sesuai Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Kepmen Kimpraswil Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat).

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan bimbingan teknis kepada pihak terkait dan menegur 37 pengembang yang membangun rumah tidak sesuai standar kualitas.

Leave a Reply