PUBLIKREPORT.com

Banyak APK Caleg Langgar Keputusan KPU

INGIN ARTIKEL DIBACAKAN: https://publikreport.com

Selain melanggar Keputusan KPU Kota Tomohon, pemasangan APK para caleg ini juga diduga melanggar Peraturan KPU (PKPU) Nomor 28/2018 tentang Kampanye Pemilu 2019, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 28/2018 tentang Pengawasan Kampanye dan Surat Edaran (SE) Bawaslu Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018.

TOMOHON, publikreport.com – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Kota Tomohon ramai terpampang Alat Peraga Kampanye (APK) dari para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) RI.

Dari pantauan publikreport.com, Kamis 30 Januari 2019, di sejumlah kelurahan di lima kecamatan se-Kota Tomohon, nampak APK para calon anggota legislatif (caleg) yang pemasangannya diduga melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon Nomor: 225/PL.05.1KPtS/7173/KOTA/XII/2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor: 178/PL.05.1-KPtS/7173/KOTA/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK Pemilu Tahun 2019 di Kota Tomohon.

Pelanggaran pemasangan APK ini terpantau, yakni berada dalam radius 20 meter. Sementara dalam Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 225 itu tertulis lokasi pemasangan APK dilarang berada pada:

  • Tempat ibadah termasuk halaman
  • Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
  • Gedung milik pemerintah
  • Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)
  • Sineleyan sampai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Matani
  • Alfa Omega sampai Naga Mas
  • Alfa Omega sampai Anugerah Hall
  • Patung Tololiu sampai perempatan kedua Matani (RM Sari Rasa)
  • Radius 20 meter dari ruang publik.

Selain itu Keputusan KPU Kota Tomohon ini juga menyatakan pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

  • Etika
  • Estetika
  • Kebersihan
  • Keindahan kota atau kawasan tempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemasangan APK juga harus pada tempat yang menjadi milik perorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat.

Hebatnya lagi, dalam Keputusan KPU Kota Tomohon ini telah diatur titik-titik di lima kecamatan untuk pemasangan APK .

“Titik-titik ini (di lima kecamatan) yang diusulkan dan disepakati bersama KPU dan Partai Politik (Parpol) di Kota Tomohon,” tulis Keputusan KPU Kota Tomohon itu.

BACA JUGA: Alat Peraga Kampanye Dibatasi

Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang terpasang di Kelurahan Rurukan (jalan menuju Puskesmas), Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). (foto: Donny/publikreport.com)

Lampiran lain Keputusan KPU Kota Tomohon juga telah mengatur pemasangan lokasi APK di 44 kelurahan se-Kota Tomohon yang difasilitasi KPU.

Selain melanggar Keputusan KPU Kota Tomohon, pemasangan APK para caleg ini juga diduga melanggar Peraturan KPU (PKPU) Nomor 28/2018 tentang Kampanye Pemilu 2019, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 28/2018 tentang Pengawasan Kampanye dan Surat Edaran (SE) Bawaslu Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018.

Menariknya saat publikreport.com sedang mengambil gambar APK diduga melanggar Keputusan KPU salah satu warga menghampiri dan bertanya, “dari mana?”

“Saya jurnalis. Mau mengambil gambar APK,” jawab saya.

“Penempatannya salah ya?”  tanyanya kembali.

BACA JUGA: “Ini le Kwa Mega pe Kobong Kita Ada Jaga”

Di tempat lain, saat publikreport.com usai mengambil gambar APK yang terpasang di dekat rumah ibadah, lalu datang seorang ibu.

“APK itu salah ya. Memang kemarin sudah datang personil dari Panwas kelurahan ini, juga mengambil gambar itu. Informasi yang kami dengar penempatannya salah ya,” kata ibu itu.

Bawaslu Kota Tomohon dimintakan agar segera bertindak terkait dugaan adanya pelanggaran pemasangan APK. KPU Kota Tomohon diserukan juga agar jeli dan cermat dalam membuat keputusan.

BACA JUGA: Panwaslu Tomohon Janji Kawal Seluruh Tahapan Pemilu 2019

Media sosial

Dugaan pelanggaran kampanye caleg khususnya untuk DPRD Kota Tomohon diduga terjadi juga di Media Sosial (Medsos). Disinyalir sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Tomohon turut serta men-like, bahkan membagikan gambar caleg dari salah satu partai politik (parpol) besar di Tomohon dengan akun medsos mereka. DORANG

BACA JUGA: ASN, BUMD/BUMN dan Honor Daerah Dilarang Menjadi Anggota dan Pengurus Parpol

 

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Kepolisian Lakukan Pemeriksaan di Jalan Trans Sulawesi

Read Next

Sosialisasi Perda Jangan Jadi Ajang Kampanye

Leave a Reply