You are currently viewing Bawaslu Tolak Dana Hibah dari Pemkab
Rahman Ismail, Koordinator Devisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Minahasa Utara (Minut).

Bawaslu Tolak Dana Hibah dari Pemkab

POLITIK

AIRMADIDI, publikreport.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menolak bantuan dana hibah sebesar Rp300 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut.

Penolakan ini, menurut Koordinator Devisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Minut, Rahman Ismail, semua biaya kegiatan Bawaslu terkait Pemilu 2019 ditanggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara (APBN). Anggaran tersebut disalurkan melalui Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut) dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten/Kota di Sulut.

“Beda jika itu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maka harus disiapkan anggaran oleh pemerintah daerah,” jelas Rahman, Senin 25 Februari 2019.

BACA JUGA: Bawaslu: Jangan Gunakan APBD Untuk Kepentingan Pilkada

BACA JUGA: Banyak APK Caleg Langgar Keputusan KPU

“Pada tahun 2018 kemarin, juga telah dianggarkan Rp100 juta dana hibah dalam APBD Perubahan untuk Bawaslu, tapi itu kami (Bawaslu,red) tolak,” sambungnya.

Terkait pelaksanaan Pilkada, Rahman mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan anggaran dana hibah ke Pemerintah Kabupaten Minut, sebesar Rp21 miliar. Pengajuan ini dilakukan mengingat tahapan Pilkada sudah akan dimulai pada September 2019 mendatang.

“Kami sudah mengajukan anggaran ke pemerintah daerah sebesar Rp21 miliar untuk Pilkada,” ujarnya. | GLENLY B

Leave a Reply