PUBLIKREPORT.com

Bedah Rumah (RTLH) di Tomohon Dinilai Tak Tepat Sasaran

INGIN ARTIKEL DIBACAKAN: https://publikreport.com

Mereka bilang rumah ini akan dibuat dengan bantuan. Tapi mana? Coba lihat keadaan rumah ini. Apa pemerintah tidak kasihan”

Oma Bertha Lumowa (76), warga Lingkungan III, Kelurahan Kakaskasen III.

***

Yang dapat bantuan bedah rumah (RTLH) kebanyakan adalah TS (tim sukses) salah satu calon waktu itu (Pilkada). Bukan asal tuduh, tapi coba lihat data penerima disini. Harusnya bantuan orang susah jangan berdasar kebijakan politik”

Johny Palit, warga Kelurahan Pangolombian.

***

Tidak benar kalau dasarnya diluar prosedur. Mungkin juga yang didata tidak punya bukti kepemilikan kintal atau syarat mendasar lainnya”

Debby Kojongian, Kepala Bidang Pengeloaan Kawasan Permukiman Dinperkim Kota Tomohon.

TOMOHON, publikreport.com – Sejumlah warga Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menilai pemberian bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) banyak yang salah sasaran. Mereka menilai banyak warga yang lebih layak menerima, tapi diabaikan pihak yang berwenang mengusulkannya.

Di Kakaskasen III, Kecamatan Tomohon Utara ini banyak keluarga yang rumahnya sangat memprihatinkan. Bahkan ada yang sama sekali tidak punya rumah pribadi yang justru diabaikan oleh pemerintah di sini,” kata Jemmy Ngantung, warga Kelurahan Kakaskasen III, kepada publikreport.com, Senin 08 Juli 2019.

Salah satu contoh konkritnya, Jemmy mengungkapkan, adalah Oma Lintje Lahea (82) yang tinggal sendirian di rumah yang hampir roboh.

Oma Lintje ini sudah didata oleh pemerintah, tapi batal menerima. Justru yang mendapat bantuan adalah warga yang mampu, bahkan ada oknum perangkat pemerintah. Masih ada lagi yang seperti ini,” ungkapnya.

Hal senada dikemukakan, Sem Lala, warga Kelurahan Kakaskasen III.

Keluarga Lolong-Johanis sudah beberapa tahun menumpang di rumah pendeta, karena rumah mereka sudah dijual untuk biaya pengobatan Om Kallo yang lumpuh. Sudah didata tapi nyatanya mereka tidak dapat bantuan (RTLH),” bebernya.

BACA JUGA: Kallo, Warga Tak Berdaya yang Diabaikan Pemerintah (Kota Tomohon)

Sementara Bertha Lumowa (76), warga Lingkungan III, Kelurahan Kakaskasen III, mengatakan, dirinya sudah didatangi orang pemerintah yang datang memeriksa, memfoto, mendata dan mewawancarai.

Mereka bilang rumah ini akan dibuat dengan bantuan. Tapi mana? Coba lihat keadaan rumah ini. Apa pemerintah tidak kasihan,” keluhnya.

Bertha menilai ada kejanggalan terkait pemberian bantuan (RTLH) ini.

Mungkin karena waktu pemilihan (Pilkada) lalu, saya tidak memilih mereka yang berkuasa. Makanya begini,” jelasnya.

BACA JUGA: PDIP Diprediksi Sulit Saingi Golkar di Pilkada 2020

Kejanggalan terkait pemberian bantuan (RTLH) juga diungkapkan, Johny Palit, warga Kelurahan Pangolombian, Kecamatan Tomohon Selatan.

Yang dapat bantuan bedah rumah (RTLH) kebanyakan adalah TS (tim sukses) salah satu calon waktu itu (Pilkada). Bukan asal tuduh, tapi coba lihat data penerima disini. Harusnya bantuan orang susah jangan berdasar kebijakan politik,” tegasnya.

BACA JUGA: Ribuan Rumah di Tomohon Dianggap Tak Layak Huni

Terkait keluhan dan komplain warga ini, Kepala Bidang Pengelolaan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Tomohon, Debby Kojongian menjelaskan, penerima program bedah rumah (RTLH) berdasarkan usulan pihak kelurahan dan Dinperkim kemudian melakukan verifikasi.

Tidak benar kalau dasarnya diluar prosedur. Mungkin juga yang didata tidak punya bukti kepemilikan kintal atau syarat mendasar lainnya,” katanya.

Lagi pula, menurut Debby, untuk kelurahan di Kakaskasen raya belum ada yang dicover dalam program bedah rumah RTLH versi Program Kotaku.

Yang di Kakaskasen adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (KemenPUPR). Dan ini tidak melibatkan kami,” jelasnya.

Pengadaan RTLH lewat program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Tomohon, Debby melanjutkan, pada tahun 2019 dilakukan di 8 kelurahan, yakni Tinoor I, II, Kinilow, Kinilow I, Kayawu, Lahendong, Pangolombian dan Tondangow.

Masing-masing dapat jatah 20 unit, kecuali Pangolombian yang plus 2. Total jumlah 162 unit, dengan anggaran sebesar Rp2,8 miliar,” ujarnya. JOPPY JW

BACA JUGA: Wisatawan: Besi-besi Ini Untuk Apa Ya?

 

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

YW Mengaku Telah Diperkosa RRW

Read Next

Kallo, Warga Tak Berdaya yang Diabaikan Pemerintah (Kota Tomohon)

Leave a Reply