You are currently viewing Bekerja dari Rumah Diperpanjang, ASN Diminta
Ilustrasi.

Bekerja dari Rumah Diperpanjang, ASN Diminta

JAKARTA, publikreport.com – Untuk mencegah penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di instansi pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, Senin 30 Maret 2020 telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 34 Tahun 2020 mengenai Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berikut pokok-pokok dalam surat edaran itu sebagaimana disampaikan Sekretaris Menteri PANRB, Dwi Wahyu Atmaji.

Pertama, dilakukan perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau yang dikenal work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

Di dalam edaran sebelumnya disebutkan work from home ini berlaku hingga 31 Maret dan mulai hari ini (Senin 30 Maret 2020) diperpanjang hingga 21 April 2020. Tentu saja akan dievaluasi lebih lanjut nanti sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan perkembangan situasi,” jelas Dwi pada konferensi video Senin 30 Maret 2020.

BACA JUGA: Cegah Covid-19, Menteri PANRB: ASN Dibolehkan Bekerja dari Rumah

Kedua, pelaksanaan ASN bekerja di rumah ini diatur lebih lanjut oleh masing-masing PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dengan melihat situasi yang berlaku di daerah masing-masing.

Kita tahu sekarang ini sangat bervariasi; ada yang di zona merah, di zona kuning dan seterusnya. Tentu saja pelaksanaan work from home ini disesuaikan dengan kondisi itu,” katanya.

BACA JUGA: Cegah Covid-19, Mendikbud: Bekerja dan Mengajar Dilakukan dari Rumah

Setiap instansi, Dwi meminta, memastikan agar sasaran kinerja tiap-tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah atau setiap unit kerja di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah tetap dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ketiga, setiap instansi pemerintah untuk melakukan pendataan dan pemantauan ASN yang menjadi korban Covid-19.

Ada beberapa macam status; ada ODP (Orang Dalam Pemantauan), ada PDP (Pasien Dalam Pemantauan), ada terkonfirmasi dan selanjutnya melalui penambahan keterangan di dalam sistem aplikasi kepegawaian diinstansi masing-masing, baik pusat maupun daerah,” ujarnya.

BACA JUGA: Siaga Darurat Covid-19 di Sulut Hingga 29 Mei 2020

Untuk petunjuk pelaksanaan bagaimana memantau dan mendata ASN yang terdampak atau menjadi korban Covid-19, Dwi mengatakan, Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) Kepala BKN akan menjelaskan lebih lanjut. | DORANG

Leave a Reply