Ilustrasi.
Ilustrasi.

Biaya Jual Beli Tanah

Sedangkan pemberian hak baru tersebut karena:[16]

  1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.

Ketentuan pengenaan 0% (nol persen) atas BPTHB adalah sebagai berikut:[17]

  1. hanya untuk wajib pajak orang pribadi, yang merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling sedikit selama 2 (dua) tahun berturut-turut, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang;[18]
  2. diberikan untuk pertama kali perolehan hak karena pemindahan hak atau pemberian hak baru; dan
  3. dengan Nilai Perolehan Objek Pajak sampai dengan Rp2 miliar.

Pengenaan 0% (nol persen) atas BPHTB ini diberikan dengan cara mengajukan permohonan yang harus dilengkapi dokumen persyaratan umum dan khusus.[19]

Dokumen persyaratan umum terdiri atas:[20]

  1. surat permohonan harus memuat:
  2. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  3. nama wajib pajak;
  4. alamat wajib pajak
  5. alamat objek pajak; dan
  6. uraian permohonan.
  7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib pajak atau Kartu Keluarga yang telah dilegalisir atau surat keterangan domisili dari pemerintah setempat sesuai aslinya;
  8. surat kuasa pengurusan permohonan pengenaan 0% (nol persen) BPHTB apabila dikuasakan disertai fotokopi KTP penerima kuasa yang telah dilegalisir;
  9. surat pernyataan wajib pajak orang pribadi belum pernah memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena jual beli atau belum pernah diberikan hak atas tanah dan/atau bangunan karena pemberian hak baru atau belum pernah menerima hak atas tanah dan/atau bangunan karena hibah atau hibah wasiat atau waris sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pergub DKI Jakarta 126/2017; dan
  10. perhitungan BPHTB terutang yang terdapat dalam Surat Setoran Pajak Daerah (“SSPD”) BPHTB.

Leave a Reply