Ilustrasi.
Ilustrasi.

Biaya Jual Beli Tanah

Berdasarkan PP 128/2015, biaya pengecekan sertifikat adalah Rp 50.000.[38]

Perlu diketahui bahwa uraian di atas adalah sebagian dari biaya-biaya yang dikenakan kepada pembeli tanah dan bangunan. Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat menghubungi PPAT setempat mengenai biaya-biaya lainnya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik;
  9. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 126 Tahun 2017 tentang Pengenaan 0% (Nol Persen) Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Perolehan Hak Pertama Kali dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Sampai dengan RP2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

[1] Pasal 32 ayat (1) PP 24/2016

[2] Pasal 32 ayat (5) PP 24/2016

[3] Pasal 1 angka 41 UU 28/2009 dan Pasal 1 angka 18 Perda DKI Jakarta 18/2010

[4] Pasal 85 ayat (1) UU 28/2009 dan Pasal 3 ayat (1) Perda DKI Jakarta 18/2010

[5] Pasal 86 ayat (1) UU 28/2009 dan Pasal 4 ayat (1) Perda DKI Jakarta 18/2010

[6] Pasal 85 ayat (2) huruf a angka 1) UU 28/2009 dan Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1 Perda DKI Jakarta 18/2010

[7] Pasal 88 ayat (1) UU 28/2009

[8] Pasal 88 ayat (2) UU 28/2009

[9] Pasal 6 Perda DKI Jakarta 18/2010

[10] Pasal 87 ayat (1) UU 28/2009 dan Pasal 5 ayat (1) Perda DKI Jakarta 18/2010

[11] Pasal 87 ayat (2) huruf a UU 28/2009 dan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perda DKI Jakarta 18/2010

[12] Pasal 87 ayat (3) UU 28/2009 dan Pasal 5 ayat (3) Perda DKI Jakarta 18/2010

[13] Pasal 89 ayat (1) UU 28/2009 dan Pasal 7 Perda DKI Jakarta 18/2010

[14] Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

[15] Pasal 2 ayat (2) Pergub DKI Jakarta 126/2017

[16] Pasal 2 ayat (3) Pergub DKI Jakarta 126/2017

[17] Pasal 3 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 126/2017

[18] Pasal 3 ayat (2) Pergub DKI Jakarta 126/2017

[19] Pasal 4 Pergub DKI Jakarta 126/2017

[20] Pasal 5 Pergub DKI Jakarta 126/2017

[21] Pasal 6 Pergub DKI Jakarta 126/2017

[22] Pasal 10 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 126/2017

[23] Pasal 11 ayat (1) dan (2) Pergub DKI Jakarta 126/2017

[24] Pasal 11 ayat (3) Pergub DKI Jakarta 126/2017

[25] Pasal 1 angka 12 PP Pendaftaran Tanah

[26] Pasal 12 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah

[27] Pasal 36 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah dan Pasal 94 ayat (1) Permen Agraria 3/1997

[28] Pasal 94 ayat (2) huruf a Permen Agraria 3/1997

[29] Pasal 16 ayat (2) PP 128/2015

[30] Penjelasan Pasal 16 ayat (1) PP 128/2015

[31] Penjelasan Pasal 16 ayat (2) PP 128/2015

[32] Pasal 2 ayat (2) huruf d Permen Agraria 5/2017

[33] Pasal 3 ayat (1) Permen Agraria 5/2017

[34] Pasal 2 ayat (1) huruf a PP 34/2016

[35] Pasal 2 ayat (2) huruf d PP 34/2016

[36] Pasal 6 huruf a PP 34/2016

[37] Romawi III tentang Pelayanan Informasi Pertanahan huruf D nomor 1 Lampiran PP 128/2015

[38] Romawi III tentang Pelayanan Informasi Pertanahan huruf F nomor 1 Lampiran PP 128/2015 || HUKUMONLINE.com

Leave a Reply