Bawaslu Provinsi Sulut, Jumat 17 November 2017, memberikan Bimtek kepada Panwaslucam se-Kabupaten Minahasa. (foto: zonautaracom)
Bawaslu Provinsi Sulut, Jumat 17 November 2017, memberikan Bimtek kepada Panwaslucam se-Kabupaten Minahasa. (foto: zonautaracom)

Masuk Daerah Rawan Money Politics, Bawaslu Memiliki Kewenangan Membatalkan

POLITIK

TONDANO, publikreport.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki, Sulut masuk dalam daerah di Indonesia yang rawan money politics. Data ini terhimpun selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 lalu.

Bawaslu berharap jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dapat memberantas penyakit money politics.

“Bawaslu kini memiliki hak untuk membatalkan calon jika terbukti melakukan money politics. Karena posisi Bawaslu kini makin kuat lantaran bisa mengadili pelanggar Pilkada maupun Pemilu,” tegas salah satu komisioner Bawaslu Provinsi Sulut Kenly Poluan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Panwaslucam se-Kabupaten Minahasa, Jumat 17 November 2017.

Kepada jajaran Panwaslu Kecamatan (Panwaslucam), Kenly mengingatkan, agar senantiasa menjaga independensi dan integritas selaku penyelenggara Pemilu. Tiga hal yang harus dipahami dalam tugas pengawasan, yakni hak pilih warga negara sifatnya universal atau hak kemanusian yang tak bisa dirubah siapapun.

“Kerahasian surat suara merupakan puncak dari semua tahapan serta memastikan hak pilih benar-benar tidak dalam pengaruh tekanan dan intervensi,” jelasnya.

Ketua Panwaslu Kabupaten Minahasa, Donny Rumagit menambahkan, Bimtek memiliki nilai yang sangat penting dan strategis dalam mengawasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Diharapkan bisa menghasilkan personil Panwaslucam yang profesional dan berintegritas. | ZONAUTARAcom

Leave a Reply