Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung. (Foto: Tempo/Imam Sukamto)
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung. (Foto: Tempo/Imam Sukamto)

Akbar Serukan Munaslub

POLITIK

MEDAN, publikreport.com – Politikus gaek Partai Golkar Akbar Tanjung menyerukan perubahan di tubuh Partai Golkar menyusul ditahannya Ketua Umum Golkar Setya Novanto karena kasus korupsi. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini meminta pengurus Golkar segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

“Yang paling efektif, paling memiliki legitimasi tinggi dan efektif melalui Munas,” kata Akbar di sela menghadiri Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Ke-10 di Medan, Sabtu 18 November 2017.

BACA JUGA: Diminta Akbar Tandjung Mundur dari Golkar, Setya Novanto Bungkam

Akbar mengingatkan langkah-langkah mengantisipasi dampak penetapan dari penetapan status Setya Novanto sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek Karta Tanda Penduduk (KTP) elektronik itu perlu terhadap elektabilitas partai. Akbar yang juga Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar itu menunjuk hasil survei yang menyebutkan elektabilitas Partai Golkar menurun dengan raihan enam persen.

Menurut dia, sedikit banyak hal tersebut dipengaruhi oleh masalah hukum yang sedang dihadapi pucuk pimpinan partai, yaitu Setya Novanto.”Yang saya takutkan raihannya empat persen kalau kurang dari empat persen maka Golkar tidak akan memiliki perwakilan di DPR karena di bawah ambang batas,” kata Akbar.

BACA JUGA: Pekan Depan Golkar Bahas Pengganti Setya Novanto

Menurut Akbar, Golkar harus mencari pengganti Setya sebagai Ketua Umum dengan memilih pemimpin yang tidak terkontaminasi masalah hukum. Selain itu, pemimpin Partai Golkar harus membawa tema baru dan tidak berkepentingan pribadi. Dengan begitu, ia optimis citra Partai Golkar akan kembali membaik jika seluruh kader berjuang dan komitmen membawa perubahan menjelang agenda tahun politik 2018 dan 2019.

BACA JUGA: Idrus Marham Klaim DPD Golkar Tak Mau Setya Novanto Diganti

Akbar pun menyarankan Setya Novanto untuk fokus menjalani proses hukum setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Setya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Apalagi, nama sejumlah perusahaan keluarga Setya disebut terlibat proyek tersebut. | TEMPO.co

Leave a Reply