Orang-orang yang dievakuasi setelah operasi keamanan terhadap separatis di desa mereka beristirahat di tempat penampungan sementara saat tiba di Timika, Papua, 17 November 2017. Personel keamanan gabungan TNI dan Polri berhasil mengevakuasi warga yang diisolasi oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Kimberly. (Foto: AP)
Orang-orang yang dievakuasi setelah operasi keamanan terhadap separatis di desa mereka beristirahat di tempat penampungan sementara saat tiba di Timika, Papua, 17 November 2017. Personel keamanan gabungan TNI dan Polri berhasil mengevakuasi warga yang diisolasi oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Kimberly. (Foto: AP)

4 Tuntutan Koalisi Sipil untuk Papua tentang Penyanderaan Warga

Penggunaan kata “penyanderaan” tanpa disadari media massa telah berdampak negatif pada mahasiswa Papua yang sedang menuntut ilmu di beberapa kota di Bandung, Jember dan terutama di Makassar.

“Mahasiswa Papua di kota-kota tersebut mengalami intimidasi oleh masyarakat setempat karena berita penyanderaan yang disiarkan media massa. Padahal penyanderaan yang diberitakan oleh media massa hanya berdasarkan informasi sepihak dari kepolisian tanpa proses verifikasi,” ujar Yuliana.

Dalam satu wawancara dengan media internasional, masyarakat sipil Banti malah mengatakan mereka tidak dalam situasi disandera. Mereka bebas beraktivitas seperti biasa. Namun, jika mereka berniat keluar kampung, keamanan mereak tidak dijamin oleh kelompok yang dituduh sebagai penyandera maupun aparat keamanan Indonesia yang berada di sekitar Banti dan Kimbeli.

Di lain sisi, ujar Koalisi dalam pernyataannya, kepolisian resort Mimika menolak kata “penyanderaan” tentang situasi di Kampung Banti dan Kimberli. Kepolisian ini memilih kata “terisolasi.”

Dalam hal penyanderaan, menurut Koalisi, selalu diikuti dengan tuntutan. Namun dalm kasus Kampung Banti dan Kimbeli, tidak ada satu pun tuntutan keluar dari kelompok yang dituduh menyandera.

Hal lain yang dipertanyakan tentang arti penyanderaan ini, menurut Yulia, adalah kampung yang penduduknya disebut disandera merupakan kawasan tertutup yang sulit diakses masyarakat sipil, atau pihak yang dianggap musuh aparat.

“Jadi sebenarnya banyak pertanyaan yang masih harus dicari jawabannya,” ujarnya.

Koalisi masyarakat sipil Papua yang mengeluarkan pernyataan pers ini di antaranya SKPKC Fransiskan Papua, ALDP, Vivat Internasional, Elsham Papua, Ilalang Papua, Jerat Papua, PT Jubi, LBH APIK Jayapura, Perkumpulan Pengacara HAM untuk Papua, PMKRI, HMI, GMKI, dan Tim Peduli Kesehatan dan Pendidikan Papua. | TEMPO.co

Leave a Reply