Ilustrasi.
Ilustrasi.

Upaya Gugatan TUN Jika Terjadi Penyerobotan Tanah

Kami memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), sedangkan pihak lawan yang menyerobot tanah kami hanya SKT (Surat Keterangan Tanah).
Ada yang menyarankan kami agar menggugat ke PTUN. Apa dan siapa yang kami gugat?
Apa ke PTUN berarti kasus kami termasuk kasus perdata? Lalu, karena pihak lawan memiliki SKT, apakah kepala desa yang menerbitkan SKT tersebut sebagai Tergugat-nya?
Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Jawaban:

Intisari:

Kepala Desa merupakan pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan desa, sehingga Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk membuat suatu keputusan atau beschiking yang berisi tindakan hukum bersifat konkret, individual, dan final yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Subjek yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pejabat tata usaha negara dan objek yang digugat adalah keputusan tata usaha negara yang memiliki sifat konkrit, individual dan final.

Permasalahan penyerebotan tanah yang Anda alami dapat diajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena sengketa yang Anda alami dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini berhubungan dengan Anda sebagai orang, Kepala Desa tersebut sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, dan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Ulasan:

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Leave a Reply