Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jabatan Dinaikkan Tapi Gaji Tetap

Langkah hukum apa yang diambil jika perusahaan menaikkan jabatan seseorang, tetapi upah/gaji yang diberikan tidak sesuai menurutnya?
Orang tersebut menolak jabatan tersebut, tetapi perusahaan tetap menetapkan orang tersebut. Jika tidak, akan dipecat tanpa pesangon atau akan dilakukan konspirasi untuk membuat orang tersebut keluar dengan tidak membayar pesangon sesuai UU 13 th 2003.

Jawaban:

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 12 Maret 2015.

Intisari:

Bilamana pengusaha memaksa menaikkan jabatan pekerjanya, dalam arti tanpa persetujuan pekerja, maka menurut hemat kami, kemungkinannya hal tersebut dapat diartikan pengusaha telah memerintahkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian kerja, sementara karyawan hanya bersedia bekerja sesuai dengan isi perjanjian kerja sebelumnya. Konsekuensinya bila pekerja menolak, bisa menjadi perselisihan hak bilamana karyawan tetap bertahan pada pendiriannya bekerja di jabatan yang lama.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Ulasan:

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Jika Perjanjian Kerja Dibuat di Bawah Ancaman

Pada dasarnya, hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha merupakan domain dari masing-masing pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja (“PK”), peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hal ini sesuai dengan pengertian dari hubungan kerja dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”):

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Leave a Reply