Ilustrasi.
Ilustrasi.

Dasar Hukum Penggunaan Uang Elektronik Jika Masuk Tol

  1. penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017. Pada saat penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya ini diberlakukan, seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai.[6]
  2. penerapan transaksi yang sepenuhnya menggunakan teknologi berbasis nirsentuh per 31 Desember 2018.

Semua Badan Usaha Jalan Tol (“BUJT”) agar mendukung tahapan penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai melalui upaya sebagai berikut:[7]

  1. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan transaksi Nontunai di jalan tol;
  2. peningkatan proporsi gardu tidak terima tunai paling sedikit 60% terhadap total jumlah gardu paling lambat pada bulan September 2017;
  3. penerapan Transaksi Tol Nontunai secara multi penerbit;
  4. penyediaan lokasi isi ulang Uang Elektronik di ruas jalan tol; dan
  5. Upaya lain sebagaimana ditetapkan dalam Prosedur Operasional Standar yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (“BPJT”).

Teknologi Transaksi Tol Non tunai diterbitkan oleh Penerbit Uang Elektronik baik Bank dan/atau Lembaga Keuangan non-Bank yang telah memperoleh perijinan sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[8]

Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:[9]

  1. memiliki tingkat kehandalan yang tinggi sebagai alat pembayaran tarif tol sesuai dengan karakteristik lalu lintas di jalan tol;
  2. memiliki mekanisme untuk antisipasi pelanggaran terhadap transaksi tol;
  3. dapat dioperasikan dengan seluruh sistem transaksi tol BUJT;
  4. mengakomodir integrasi sistem transaksi antar BUJT dan sistem transaksi Nontunai pada sektor transportasi lainnya;
  5. sesuai dengan daya beli pengguna jalan tol;
  6. dapat menerima uang elektronik secara multi penerbit yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  7. memiliki sistem yang mampu melakukan penyesuaian besaran tarif tol sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Leave a Reply