Ilustrasi.
Ilustrasi.

Dasar Hukum Penggunaan Uang Elektronik Jika Masuk Tol

Jadi kebijakan mengenai penggunaan uang elektronik di jalan tol pengaturannya mengacu pada Permen PUPR 16/2017 di mana penggunaan uang elektronik merupakan salah satu bentuk teknologi dalam Transaksi Tol Nontunai di jalan tol. Kemudian penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol;
  4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

Referensi:

Transaksi Nontunai Dinilai Tak Melanggar UU Mata Uang, diakses pada 30 November 2017, pukul 17.11 WIB.

[1] Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang

[2] Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang

[3] Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money (“Peraturan BI 11/2009”)

[4] Pasal 4 ayat (4) Permen PUPR 16/2017

[5] Pasal 6 ayat (1) Permen PUPR 16/2017

[6] Pasal 6 ayat (2) Permen PUPR 16/2017

[7] Pasal 6 ayat (3) Permen PUPR 16/2017

[8] Pasal 7 ayat (1) Permen PUPR 16/2017

[9] Pasal 7 ayat (2) Permen PUPR 16/2017 || HUKUMONLINE.com

Leave a Reply