You are currently viewing Ada Desakan Pembaruan Regulasi untuk Perikanan Tuna Internasional, Seperti Apa?

Ada Desakan Pembaruan Regulasi untuk Perikanan Tuna Internasional, Seperti Apa?

Seruan Pemerintah Indonesia untuk menerapkan perikanan berkelanjutan pada sektor perikanan tangkap dan budidaya, semakin didengar pengusaha dan pemilik kapal perikanan. Di antara mereka, yang saat ini fokus untuk menerapkan prinsip perikanan berkelanjutan, adalah para pengusaha dan pemilik kapal perikanan yang terhimpun dalam Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI).

Untuk menggapai prinsip perikanan berkelanjutan, AP2HI mensyaratkan semua anggotanya yang sudah melaksanakan prinsip perikanan berkelanjutan untuk mendapatkan sertifikat tuna dan cakalang Marine Stewardship Council (MSC). Dengan demikian, para pengusaha dan pemilik kapal ke depan akan mendapatkan kepercayaan lebih besar lagi dari pasar.

Ketua Umum AP2HI Yanti Djuari mengatakan, untuk bisa melaksanakan prinsip yang diinginkan tersebut, pihaknya mengebut sertifikasi untuk para pemilik kapal yang menggunakan alat tangkap huhate (pole & line) dan pancing ulur (handline). Dalam dua tahun ke depan, sertifikasi diharapkan sudah bisa diselesaikan oleh semua perusahaan yang menjadi anggota AP2HI.

Selain untuk keberlanjutan, Yanti mengungkapkan, sertifikasi ditujukan untuk bisa meningkatkan permintaan tuna dan cakalang serta sekaligus menaikkan harga jual di pasar dunia. Juga, dengan adanya kenaikan harga, maka permasalahan tarif pungutan hasil perikanan (PHP) yang selama ini dikeluhkan para pengusaha sejak akhir 2015, diharapkan bisa dipecahkan.

Yanti menjelaskan, permasalahan yang selama ini dialami para nelayan huhate dan pancing ulur, tidak lain adalah permasalahan biaya operasi yang termasuk di dalamnya adalah biaya untuk kebutuhan belanja solar. Permasalahan tersebut mengakibatkan marjin usaha menjadi kecil dan itu berlanjut hingga sekarang.

“Kami harus mencari alternatif bagaimana bisa menaikkan harga (jual) di pasar. Salah satu yang kami lakukan, adalah dengan melaksanakan sertifikasi. Diharapkan ini bisa meningkatkan kepercayaan pasar,” jelas dia.

Menurut Yanti Djuari, untuk memulihkan kondisi setelah tarif PHP mengalami kenaikan pada akhir 2015, maka jalan yang harus ditempuh adalah dengan menaikkan harga jual di pasar. Namun, untuk bisa menaikkan harga, perlu kepercayaan pasar lebih besar lagi, mengingat saat ini pasar internasional menerapkan standar sangat tinggi untuk produk perikanan berbasis huhate dan pancing ulur.

“Saat ini, pengusaha mengeluhkan dengan tarif PHP. Contohnya, ada kapal ikan dengan alat tangkap ramah lingkungan, justru mendapat tarif PHP yang tinggi. Itu jelas bertolak berlakang dengan prinsip berkelanjutan,” tutur dia.

Leave a Reply