Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

APBN dan APBD Adalah Instrumen Pelayanan Publik

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa keuangan negara, termasuk keuangan daerah merupakan instrumen yang digunakan oleh negara untuk melayani publik.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani pada Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar 2017 dengan tema Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan Bebas Korupsi dan Pro Rakyat di Merlynn Park Hotel Jakarta pada Jumat 01 Desember 2017.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menurut Sri Mulyani, harus ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), sejalan dengan tujuan bernegara dan juga konsisten dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Antara APBD dan APBN ada sinkronisasinya dan tentu saja penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang barang dan jasa harus ada dan dianggarkan dalam APBD,” jelasnya.

BACA JUGA: Sri Mulyani Ungkap Cara Korupsi di Daerah

APBD, Sri Mulyani menegaskan, harus pro rakyat. Artinya manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan oleh masyarakat sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin. Presiden, lanjutnya meminta agar APBN dan APBD bisa menciptakan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan.

“Desain program untuk bisa langsung membantu masyarakat terutama yang paling miskin menjadi sangat penting,” tambahnya.

BACA JUGA: APBD Sulut TA 2018: PAD Ditargetkan Rp 1,1 Triliun

Pemerintah pusat, Sri Mulyani melanjutkan, akan terus melakukan monitoring dan memberi bantuan kepada pemerintah daerah agar semakin baik di dalam mengalokasikan APBD sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat.

“Sebagai Menteri Keuangan, (saya) akan sangat senang untuk bisa membantu kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mengelola instrumen keuangan negara termasuk keuangan daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. | DORANG

Leave a Reply