Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Istana Bogor, Jawa Barat, 06 Desember 2017. DIPA tersebut kemudian menjadi dasar pengeluaran negara dan pencarian dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. (Foto: Tempo/Subekti).
Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Istana Bogor, Jawa Barat, 06 Desember 2017. DIPA tersebut kemudian menjadi dasar pengeluaran negara dan pencarian dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. (Foto: Tempo/Subekti).

Jokowi Heran, Anggaran Rapat Lebih Besar dari Kegiatan Inti

JAKARTA, publikreport.com – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyusunan anggaran, baik di kementerian, lembaga dan daerah masih lebih besar kegiatan pendukung daripada kegiatan intinya.

“Kita yang hadir di sini 100 persen tahu mengenai yang terjadi adalah penyusunan RKA KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) atau dinas malah fokus pada kegiatan pendukungnya bukan kegiatan intinya,” kata Presiden saat bicara dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana desa tahun 2018 di Istana Bogor, Rabu, 06 Desember 2017.

Jokowi meminta para pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk melakukan efesiensi dan tidak memperbesar belanja operasional, termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor dan kegiatan, dan rapat-rapat.

Presiden mencontohkan salah satu penyusunan anggaran di Kementerian Tenaga Kerja, terkait pemulangan TKI yang anggarannya mencapai Rp3 miliar, namun biaya pemulangannya hanya Rp500 juta, tetapi sisanya digunakan rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi perjalanan daerah dan lain-lain.

“Ini tidak bisa lagi seperti ini. Ini hampir semuanya model-model seperti ini di Kementerian/Lembaga, di daerah, sama. Coba cek satu per satu, terus gimana hasilnya,” ujar Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa anggaran yang dialokasikan pada kegiatan inti hanya 20 persen saja sisanya kegiatan pendukung saja.

“Model seperti ini harus dihentikan. Nanti saya akan buka satu per satu, tak tunjukin yang gamblang ini tadi. Gimana mau ada hasil setiap begitu perencanaannya, belanja pendukung justru lebih dominan daripada belanja dan inti kegiatan,” tutur Jokowi.

Namun, Jokowi mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan diskusi dengan Menteri Tenaga Kerja terkait hal ini dan sudah dilakukan perbaikan.

Presiden juga mengatakan bahwa belanja negara pada 2018 mencapai Rp2.220,7 triliun yang merupakan angka yang sangat besar.

“Oleh sebab itu harus kita jaga bersama-sama baik dari sisi perencanaan, baik dari sisi penganggaran, maupun nantinya di dalam implementasi pelaksanaannya,” ucap Jokowi.

Presiden mengungkapkan DIPA yang sudah diserahkan pada 86 kementerian dan lembaga dengan nilai Rp847,4 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun harus dilakukan penganggaran yang berkualitas dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya.

Leave a Reply