Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RI) Asman Abnur menyempatkan diri mengunjungi Perpustakaan Nasional usai menghadiri APKASI Ministrial Forum, Kamis 07 Desember 2017.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RI) Asman Abnur menyempatkan diri mengunjungi Perpustakaan Nasional usai menghadiri APKASI Ministrial Forum, Kamis 07 Desember 2017.

Menteri Asman Sindir, Masih Ada Sarjana Agama Jadi Kepala Dinas Perhubungan

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB) Asman Abnur mengajak kepala daerah, khususnya para Bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)  untuk mengedepankan kompetensi dalam penempatan pegawai Aparatur Sipil negara (ASN). Hal itu dikatakan mengingat masih ada penempatan sejumlah pejabat daerah yang tidak berdasarkan kompetensi.

“Para bupati yang juga merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian, harus dapat ikut andil dalam memperbaiki kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di wilayah masing-masing. Di mulai dari perencanaan SDM yang dibutuhkan, harus sesuai dengan program yang telah dicanangkan,” ujar Asman Abnur dalam acara APKASI Ministrial Forum, di Gedung Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis 07 Desember 2017.

BACA JUGA: Mereka yang Tersingkir

Pimpinan Organsiasi Perangkat Daerah (OPD), Asman melanjutkan, harus diisi dengan orang- orang pilihan yang diseleksi secara terbuka,  bukan karena faktor kedekatan dengan sang bupati. Menteri prihatin, ada Kepala Dinas Perhubungan yang latar pendidikannya Sarjana  Agama.

“Ini kan tidak sesuai dengan kompetensi jabatannya. Ternyata kepala dinas ini tim sukses dari sang bupati,” ujarnya.

BACA JUGA: Dasar Hukum Penentuan Pangkat dan Jabatan PNS

PNS/ASN datang ke kantor pagi hari, Asman menegaskan, tidak hanya disebabkan karena faktor absensi, namun karena memang ada yang harus dikerjakan. Untuk mendukung hal tersebut, bupati sebagai kepala daerah harus dapat memberi contoh bagi bawahannya, sehingga para ASN tahu apa yang akan dikerjakan saat datang ke kantor.

BACA JUGA: Jelang Pilkada, Waspadai Perilaku PNS Langgar Netralitas

Sebagai penyelenggara pelayanan, Asman mengingatkan, ASN harus memiliki kompetensi dan skill di bidangnya masing-masing. Upaya tersebut dilakukan agar pelayanan yang diberikan pada masyarakat dapat berjalan maksimal, selain itu seluruh program yang telah dicanangkan sebuah daerah dapat terealisasi.

BACA JUGA: Jerat Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada, dari Kode Etik hingga Disiplin

“Tidak ada seorang pun pemimpin instansi pemerintahan yang berhasil tanpa support dari ASN di bawahnya. Sehebat dan sebagus apapun program yang dimiliki seorang bupati tidak akan berjalan dengan baik kalau PNS/ASN tidak memiliki kompetensi. Kunci keberhasilan suatu daerah ditentukan oleh SDM yang dimilikinya,” tegasnya.

BACA JUGA: Depresi, PNS di Tahuna Gantung Diri

Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang sebelumnya sering disebut sebagai ‘penguasa pegawai’, Asman mengingatkan, harus diubah menjadi perencana kepegawaian. Karena itu BKD harus memiliki roadmap manajemen PNS/ASN yang sesuai dengan visi misi daerah. BKD harus dapat merinci kebutuhan pegawai sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu daerah. | DORANG

Leave a Reply