Area persawahan. Petani yang tergantung pada hasil pertanian amat terpengaruh pada dampak perubahan iklim yang terjadi. (Foto: Donny Iqbal/MONGABAY.co.id)
Area persawahan. Petani yang tergantung pada hasil pertanian amat terpengaruh pada dampak perubahan iklim yang terjadi. (Foto: Donny Iqbal/MONGABAY.co.id)

Upaya Atasi Perubahan Iklim Mustahil Tanpa Sinergi

Oleh: Dr Agus Supangat*

Konferensi Perubahan Iklim ke-23 yang digelar di Bonn, Jerman, telah berakhir pada awal Desember 2017. Para delegasi pulang ke negaranya masing-masing membawa tugas besar menahan laju kenaikan suhu kurang dari 2 derajat Celcius pada akhir abad ini. Artinya, emisi gas rumah kaca (GRK) harus direm hingga dibawah 1 triliun (1012) ton setara CO2.

Indonesia termasuk 170 negara dari 197 Negara Pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) telah meratifikasi Kesepakatan Paris yang bertujuan menjaga kenaikan suhu global abad ini kurang dari 2 derajat Celcius. Lebih jauh lagi, Kesepakatan Paris bahkan berupaya agar batas kenaikannya tidak melebihi 1,5 derajat Celcius. Itu sebabnya kesepakatan ini disebut sebagai tonggak sejarah upaya global dalam memerangi perubahan iklim setelah Protokol Kyoto. Ia sangat krusial dalam meningkatkan aksi dan investasi masa depan rendah karbon, berketahanan iklim, dan berkelanjutan.

Untuk mengimplementasi Kesepakatan Paris, Indonesia telah mengambil beberapa langkah.

Pertama, meratifikasi Kesepakatan Paris melalui Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 dan menyampaikan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) sesuai amanat Kesepakatan Paris. Dalam dokumen tersebut, Indonesia menyatakan bahwa target penurunan emisi GRK nasional adalah 29% dari level GRK tahun 2030 tanpa aksi mitigasi (business as usual) dengan kemampuan sendiri (unconditional).

Target penurunan emisi GRK dapat ditingkatkan hingga 41% dengan dukungan internasional (conditional). Target conditional dapat dicapai dengan menurunkan emisi GRK di sektor kehutanan (17,2% dari total emisi di seluruh sektor pembangunan nasional); energi (11%); pertanian (0,32%); industri (0,10%); dan limbah (0,38%).

Kedua, Indonesia memandang bahwa pencapaian ketahanan iklim kepulauan merupakan hasil komitmen adaptasi nasional yang mencakup peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lanskap.

Ketiga, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menentukan sembilan aksi prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita). Tujuannya antara lain melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Leave a Reply