You are currently viewing KPK: Jangan Hambat Penanganan Perkara E-KTP
Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto dipapah petugas saat memasuki ruang sidang untuk menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 13 Desember 2017. Sidang tersebut sempat diskors karena ada perdebatan terkait kondisi kesehatan Novanto. (Foto: Tempo/Imam Sukamto_

KPK: Jangan Hambat Penanganan Perkara E-KTP

HUKUM

JAKARTA, publikreport.com – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengingatkan agar tak ada pihak yang berupaya menghambat penanganan perkara terdakwa korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Tindakan menghambat penanganan perkara bisa berisiko dikenakan hukum yang berat seperti diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang obstruction of justice.

“Pada pihak lain, KPK mengingatkan agar tidak berupaya menghambat penanganan perkara yang sedang berjalan,” kata Febri pada Rabu, 13 Desember 2017.

Hal ini disampaikan Febri menanggapi persidangan perdana terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto. Saat sidang berjalan, Setya bungkam dan tak menjawab pertanyaan hakim sebanyak tiga kali. Ia pun buka mulut setelah kembali dari toilet. Bukannya menjawab pertanyaan hakim, Setya mengatakan sedang diare dan tak diberi obat oleh dokter KPK.

Kuasa hukum Setya Maqdir Ismail pun meminta agar hakim memberikan kesempatan bagi Setya untuk menjalani pemeriksaan di rumah sakit lain. Tujuannya untuk memastikan kondisi kesehatan Setya Novanto. Akibat perdebatan ini, sidang tersebut sempat ditunda hingga dua kali.

Berkaitan dengan kondisi kesehatan Setya, Febri memastikan, KPK telah mengecek kondisi kesehatan terdakwa sebelum diberangkatkan ke pengadilan. Dokter KPK menganggap Setya layak untuk menjalani persidangan. Sayangnya, Febri tak dapat memberi keterangan detail ihwal riwayat kesehatan Setya. “Riwayat kesehatan itu informasi tertutup. Tidak bisa disampaikan,” ujarnya.

Dalam dakwaan yan dibacakan jaksa, Setya Novanto didakwa melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dan menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek e-KTP senilai Rp 5,84 triliun. Setya didakwa menerima dana sebesar US$ 7,3 juta – kini senilai Rp 99 miliar dengan kurs Rp 13.556 per dolar AS – dari pemenang tender dan penyedia barang. Korupsi dalam proyek ini menyebabkan negara merugi hingga Rp 2,3 triliun. | TEMPO.co

Leave a Reply