Uskup Agung Jakarta Ignagius Suharyo, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Gereja Katedral, Jakarta Pusat memberikan keterangan terkait pengamanan malam Natal, 24 Desember 2017. (Foto: Tempo/Zara)
Uskup Agung Jakarta Ignagius Suharyo, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Gereja Katedral, Jakarta Pusat memberikan keterangan terkait pengamanan malam Natal, 24 Desember 2017. (Foto: Tempo/Zara)

Cegah Politik Uang di Pilkada, Polri dan KPK Bentuk Tim Khusus

HUKUM | POLITIK

JAKARTA, publikreport.com – Kepolisian RI akan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah praktek politik uang pada pemilihan kepala daerah 2018. Kedua lembaga itu berencana membuat satuan tugas khusus untuk mengawasi transaksi haram berbau politik tersebut.

“Saya sudah sampaikan ke Ketua KPK (Agus Rahardjo) untuk membuat tim khusus Satgas Pungutan Liar bersama Markas Besar Polri terkait money politic,” kata Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian di ruang rapat utama, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat, 29 Desember 2017.

Tito mengatakan, wacana pembentukan satgas khusus tersebut telah dibicarakan dengan Agus sejak pekan lalu. Agus sendiri, menurut dia, telah menyetujui rencana tersebut. Pagi tadi, melalui pesan elektronik, kedua pemimpin lembaga penegak hukum itu sepakat membentuk satgas khusus pengawas politik uang pada Pilkada 2018.

BACA JUGA: Bawaslu Godok Peraturan Pencalonan ASN, TNI, dan Polri di Pilkada

Satgas khusus itu akan dipimpin oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Ari Dono. Rencananya, Tito akan memerintahkan Kabareskrim untuk merekrut beberapa anggota kepolisian serta menetapkan anggaran untuk satgas tersebut pada Januari mendatang. “Nanti akan ditarik anggota-anggota dengan idealisme kuat (tidak koruptif),” kata Tito.

Polri juga berencana untuk memetakan sejumlah daerah yang rawan terhadap politik uang. Tito menyebutkan satgas khusus tersebut hanya diterjunkan ke sejumlah wilayah yang dianggap rawan tersebut. Meski begitu, Tito belum mengungkapkan mana saja daerah yang dianggap rawan politik uang tersebut.

Tito memandang pembentukan satgas ini sangat membantu KPK. Sebab, wilayah kewenangan korupsi KPK terbatas. KPK hanya bisa menindaklanjuti tindakan korupsi oleh penyelenggara daerah, yakni setara tingkat eselon I atau lebih tinggi.

BACA JUGA: Peta Daerah Rawan Konflik Pilkada 2018, Polri dan Bawaslu Berbeda

Sedangkan Polri akan menargetkan pengawasan serta penindakan hukum di sejumlah ruang yang tidak terjamah KPK, seperti tingkat Kepala Desa, Kepala Dinas, dan pejabat dalam wilayah kecil lainnya. “Jadi nanti yang tidak bisa ditangani KPK diserahkan ke Polri,” kata dia.

Leave a Reply