Ilustrasi.
Ilustrasi.

KPK Ingatkan Masyarakat Cek Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

HUKUM | POLITIK

JAKARTA, publikreport.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan masyarakat agar betul-betul memeriksa latar belakang dan rekam jejak calon kepala daerah. Ini penting dilakukan supaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak menghasilkan kepala daerah yang berkualitas.

Dalam upaya mengetahui rekam jejak para calon kepala daerah, Ketua KPK, Agus Rahardjo mengajak masyarakat ikut memantau harta kekayaan calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada serentak mendatang. Di mana calon kepala daerah wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“LHKPN menjadi salah satu instrumen menilai integritas pejabat publik dari sisi kepatuhan dan transparansi,”  kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Jakarta, Selasa, 09 Januari 2018.

BACA JUGA: ASN/PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

Kewajiban ini, menurut Agus, tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia (RI) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Pasal 4 huruf (k) disebutkan calon pimpinan daerah menyerahkan daftar kekayaan pribadi sebagai salah satu syarat pencalonan.

Dengan adanya pengawasan bersama dari masyarakat, Agus mengatakan, akan lebih efektif, sekaligus menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih pimpinan daerahnya.

“Masyarakat dapat melaporkan jika menemukan indikasi calon kepala daerah tidak menyampaikan harta yang sebenarnya dan KPK akan melakukan uji petik,” ujarnya.

BACA JUGA: Demokrasi Tak Mengenal Orang Kuat

KPK dan KPU sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Korupsi sejak 24 September 2013. Kerja sama yang dibangun oleh kedua lembaga adalah tentang pelaporan harta kekayaan, penerapan whistleblower sistem, pendidikan, pelatihan, sosialisasi, dan penelitian.

Untuk menerima laporan harta kekayaan para calon kepala daerah, Agus menjelaskan,  KPK menyediakan loket khusus yang buka sejak 02 Januari hingga 19 Januari mendatang. Layanan khusus ini mengikuti jadwal pendaftaran calon kepala daerah ke KPU, yaitu 08-10 Januari. Jadwal selanjutnya adalah perbaikan berkas 18-20 Januari.

BACA JUGA: Jelang Pilkada, Waspadai Perilaku PNS Langgar Netralitas

KPK juga menyediakan Dashboard Pantau Pilkada 2018 yang dapat diakses di www.kpk.go.id. Melalui fitur ini, masyarakat dapat memantau calon kepala daerah yang sudah melaporkan harta kekayaannya.

Hingga hari ini KPK telah menerima total 356 laporan harta calon kepala daerah dari total 171 daerah peserta Pilkada serentak termasuk di dalamnya 17 propinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Setelah menyerahkan LHKPN, para Cakada akan membawa bukti tanda terima LHKPN ke KPU. | DORANG

Leave a Reply