Lautan sampah. (Foto:: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)
Lautan sampah. (Foto:: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

Sampah Plastik Ada di Perairan Laut Sabang hingga Merauke, Bagaimana Sikap Pemerintah?

Pemerintah Indonesia tak mau main-main dalam menyelesaikan persolan sampah plastik yang ada di wilayah laut dari Sabang di Aceh, hingga Merauke di Papua. Persoalan tersebut, harus diselesaikan dengan baik, mengingat ada banyak dampak negatif yang harus diterima ekosistem laut akibat terus bertambahnya sampah plastik.

Bukti keseriusan Pemerintah untuk membersihkan sampah plastik di laut, di antaranya adalah dengan menyiapkan rencana aksi nasional (RAN) yang sudah disusun dari 2017. Melalui RAN, menurut Asisten Deputi Pendayagunaan IPTEK Kementerian Koordinator Kemaritiman Nani Hendiarti, secara bertahap persoalan sampah diharapkan bisa diselesaikan.

“Kita akan terus menjaga komitmen untuk menuntaskan permasalahan sampah laut lintas batas atau trans boundaries debris ini,” ucap Nani dalam sebuah kesempatan di Jakarta, pekan lalu.

Nani mengatakan, persoalan sampah plastik yang ada di wilayah laut Indonesia harus segera diselesaikan, karena berdampak pada perekonomian, ekologis, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, sampah plastik juga akan merugikan biota laut yang ada di wilayah laut Nusantara.

Agar persoalan sampah secara bertahap bisa diselesaikan, Nani menyebut, Pemerintah Indonesia sudah menyatakan komitmennya untuk mengurangi sampah plastik yang ada di laut hingga 70 persen pada 2025 mendatang.

“Oleh sebab itu, maka dilakukan upaya-upaya percepatan yang komprehensif dan terpadu, demi menanggulangi permasalahan sampah plastik di laut,” ungkapnya.

Nani menjelaskan, agar persoalan sampah plastik di laut bisa diselesaikan sebaik mungkin, pihaknya sudah menyiapkan langkah dan strategi berjenjang yang terintegrasi dengan semua pemangku kepentingan yang ada. Tanpa ragu, dia mengaku kalau Kemenkomar saat ini sudah menyusun dan melaksanakan RAN yang mencakup 56 kegiatan dan empat strategi utama.

Adapun, keempat strategi yang disebut Nani, adalah perubahan perilaku masyarakat, pengelolaan sampah di daratan, pesisir dan perairan, serta mekanisme pendanaan dan penguatan jaringan kerja sama kelembagaan dan ditunjang oleh adanya riset dan inovasi teknologi.

Dalam melaksanakan kegiatan dan strategi tersebut, Nani mengatakan bahwa itu memerlukan komitmen dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi garda paling depan untuk wilayah laut di Nusantara. Selain dua pihak tersebut, dia menyebut, keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat menjadi momen yang paling ditunggu untuk melaksanakan pengelolaan sampah plastik.

“Untuk itu, perlu dipertegas dengan sistem pengendalian yang lebih baik,” jelasnya.

Peraturan Presiden

Leave a Reply