Pengendara melintas di dekat tumpukan kelapa untuk dijadikan kopra di Desa Sibedi, Marawola, Sigi, Sulawesi Tengah, Minggu (16/3). (Foto: Antara/Basri Marzuki)
Pengendara melintas di dekat tumpukan kelapa untuk dijadikan kopra di Desa Sibedi, Marawola, Sigi, Sulawesi Tengah, Minggu (16/3). (Foto: Antara/Basri Marzuki)

Pemerintah Diharap Perkuat Produksi Kelapa

JAKARTA, publikreport.com – Ketua Umun Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko berharap pemerintah melakukan penguatan pertanian kelapa yang memiliki potensi sangat besar dalam industri kelapa  untuk meningkatkan perekonomian.

“Produksi kelapa harus ditingkatkan. Karena produk kelapa dan produk turunan kelapa dapat meningkatkan perekonomian daerah dan perekonomian nasional,” kata Moeldoko dalam keteranganya di Jakarta, Senin 15 Januari 2018.

Tercatat, terdapat 95 kabupaten di Indonesia yang menghasilkan kelapa dengan luas kebun kelapa masing-masing lebih dari 10 ribu hektar. Petani kelapa di Indonesia mencapai 2 juta orang dengan komposisi 98,93% adalah petani kecil. Sementara, Indonesia memiliki sekitar 3,5 juta hektar kelapa, tetapi total produksi kelapa masih rendah.

Menurut data Kementerian Pertanian, rata-rata sentra produksi kelapa di wilayah Indonesia pada tahun 2014-2016 adalah 14,34 persen dari Provinsi Riau, 9,14 persen dari Provinsi Sulawesi Utara dan 8,73 persen dari Provinsi Jawa Timur. Provinsi lain di Indonesia yang menjadi produsen kelapa adalah Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jambi, Jawa Barat, Maluku, Lampung, dan 33,83 persen di provinsi lainnya.

“Jika dibandingkan dengan India yang memiliki jumlah kebun lebih kecil, produksi kelapa Indonesia masih rendah. Kita perlu tata kelola perkebunan kelapa dan implementasi segera seperti percepatan pembibitan dan peremajaan pohon,” papar Moeldoko.

Moeldoko menegaskan, adanya tantangan besar untuk on-farming dan off-farming dalam pertanian kelapa. Untuk itu, dalam hal on-farming, Moeldoko mendukung percepatan peremajaan pohon, perbaikan pengolahan dan pendampingan petani.

“Sedangkan dalam hal off-farming, pembentukan organisasi untuk saling membantu dan penguatan kapasitas petani serta kemudahan akses permodalan harus didukung,” tegasnya.

BACA JUGA: Harga Kelapa dan Pala di Sulut Membaik

Moeldoko berpandangan, ada beberapa isu strategis dalam perkebunan kelapa. Yaitu keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia. Sebagai negara kepulauan di khatulistiwa yang memiliki iklim dan kontur tanah yang cocok untuk kelapa seharusnya dapat menjadikan Indonesia menjadi produsen kelapa terbesar di dunia.

“Linkage antara petani dan industri yang belum efektif, sehingga belum dapat membentuk sinergi yang dapat mengefisienkan pasar dengan kerja sama win-win solution, diversifikasi dan diferensiasi produk turunan dari kelapa yang membutuhkan percepatan adopsi teknologi dan inovasi industri yang dapat meningkatkan nilai jual kelapa,” paparnya.

BACA JUGA: Petani Lolak Tolak Kelapa Sawit

Selain itu, lanjut Moeldoko, penyelesaian status hukum tanah yang sebagian masih dalam kawasan hutan, disarankan untuk segera diselesaikan.

“Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017 tentang Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Hal ini juga bermanfaat memudahkan akses terhadap permodalan,” tegas Moeldoko.

Leave a Reply