Ilustrasi.
Ilustrasi.

Aneh! Izin PT MMP Sudah Dicabut, Mengapa Ada Upaya Pengaktifan Lagi?

Tak lama satpam dan petugas pengamanan kementerian meminta masa aksi pindah keluar gedung.

Seny Sebastian dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dalam orasi mengatakan, upaya Kemenko Perekonomian mengaktifkan kembali tambang bijih besi MMP di Pulau Bangka, merupakan bentuk pembangkangan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Atas nama peningkatan daya saing dan kepastian usaha, pemerintah hendak melanggar putusan hukum yang inkracht, dan abai terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan,” katanya.

KESDM pada 23 Maret 2017 membatalkan IUP pperasi produksi MMP melalui Kepmen ESDM No. 1361K/30/MEM/2017. Intinya, surat itu mencabut Kepmen ESDM No. 3109K/30/MEM/2014 tentang pemberian IUP operasi produksi MMP di Pulau Bangka.

Pencabutan IUP operasi produksi MMP ini, katanya, merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No. 255K/TUN/2016 yang memerintahkan KESDM mencabut izin.

Sebelumnya, berbagai upaya dilakukan warga Pulau Bangka, mulai aksi damai di Sulut dan Jakarta, menggalang petisi online, hingga menempuh seluruh jalur hukum.

Dalam proses peradilan itu, warga berulang kali menang, mulai dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 211/G/2014/PTUN-JKT pada 14 Juli 2015, diperkuat lagi putusan PTTUN pada 14 Desember 2015. Puncaknya, putusan Mahkamah Agung melalui Putusan No. 255K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016, kembali dimenangkan warga.

“Perjuangan warga menolak kehadiran tambang di Pulau Bangka bukan tanpa alasan,” katanya. Tambang bijih besi MMP mengantongi konsesi 2.000 hektar, mengapling nyaris setengah Pulau Bangka yang hanya 4.778 hektar.

BACA JUGA: Kala Teluk Kendari Tercemar Merkuri dan Limbah B3

Leave a Reply