Ilustrasi.
Ilustrasi.

Aneh! Izin PT MMP Sudah Dicabut, Mengapa Ada Upaya Pengaktifan Lagi?

Tidak hanya itu, kehadiran tambang di Bangka, menyebabkan kerusakan ekosistem dan lingkungan begitu parah baik di darat dan laut seperti kehancuran terumbu karang, penggundulan bukit, perairan makin keruh, hilangnya ikan-ikan tangkapan nelayan.

Kondisi makin menyulitkan, karena sebagian besar warga Bangka menggantungkan hidup dari perikanan, pariwisata dan perkebunan.

“Pemerintah seharusnya memberikan contoh baik pada warga dengan menghormati dan melaksanakan putusan hukum yang inkracht. Bukan malah mengangkangi hukum dengan terus menerus mencari cara untuk mengaktifkan kembali IUP operasi produksi MMP,” kata Melky Nahar, Kepala Kampanye Jatam.

Dengan kemenangan warga secara sah melalui prosedur hukum, katanya, saatnya bagi pemerintah bersama dengan warga mengupayakan pemulihan kerusakan lingkungan dan sosial yang hancur setelah tambang hadir.

Serupa diungkapkan Ariefsjah Nasution, juru kampanye Greenpeace Indonesia. Dia menilai, ada ‘hubungan gelap’ antara perusahaan tambang milik Yang Xiaokang ini, dengan pemerintah.

Dia merujuk pada berbagai upaya lobi perusahaan mulai kementerian, KSP hingga ke istana Presiden pasca putusan pencabutan IUP.

Pulau Bangka, katanya, bukan satu-satunya pulau kecil korban tambang. Catatan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) lebih 20 pulau kecil sudah rusak oleh tambang.

“Apabila pesisir dan pulau kecil dihancurkan atas restu negara, kita pertanyakan kembali adakah negara hadir di pulau kecil? Ingat, Indonesia bukan cuma Pulau Jawa,” kata juru kampanye pesisir dan pulau-pulau kecil Kiara, Rosiful Amiruddin.

Penambangan di pesisir dan pulau kecil, katanya, merupakan penghancuran ekologis. Ia mematikan ribuan nelayan kecil yang hidup bergantung pada ekosistem laut.

Rapat pindah

Leave a Reply