Ilustrasi.
Ilustrasi.

Aneh! Izin PT MMP Sudah Dicabut, Mengapa Ada Upaya Pengaktifan Lagi?

Menemui aksi massa, Fitriadi Agung Prabowo, staf Sekteratriat Jenderal Kemenkumham mengatakan, Kemenkumham tidak memiliki wewenang mencabut izin usaha pertambangan. Agenda rapat, katanya, baru rencana pembahasan.

“Belum tahu hasilnya,” katanya,

Seny menekankan, poin utama aksi dan aspirasi koalisi bukan soal pencabutan IUP, karena IUP sudah dicabut KESDM.

“Poin kami, upaya Kemenkumham menfasilitasi pertemuan demi kepentingan perusahaan ini bukti pemerintah tidak taat hukum,” katanya.

Aksi massa lantas meminta kesempatan menyampaikan argumen mereka dalam rapat yang sedianya berlangsung siang itu. Setelah menunggu beberapa saat, dari kementerian mengatakan rapat mendadak pindah ke Kementerian Koordinator Kemaritiman.

“Mereka (pemerintah) sebenarnya pelayan rakyat. Makan gaji dari orang di kampung-kampung, bukan alas kaki perusahaan, PT.MMP.”

Ignasius Jonan, Menteri ESDM yang mengeluarkan keputusan pencabutan izin operasi produksi MMP mengatakan, pencabutan itu sesuai aturan hukum.

”Itu saya mencabut atas putusan Mahkamah Agung. Jadi, (silakan saja) PK hingga MA atau upaya hukum lain. Pokoknya saya mengikuti aturan hukum saja,” katanya, pekan lalu. | MONGABAY.co.id

Leave a Reply