Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Asman Abnur menyerahkan hasil evaluasi SAKIP 2017 kepada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Provinsi Bantend an Jawa Barat (Wilayah I).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Asman Abnur menyerahkan hasil evaluasi SAKIP 2017 kepada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Provinsi Bantend an Jawa Barat (Wilayah I).

Berbagai Jurus Kepala Daerah Dongkrak Akuntabilitas Kinerja

BATAM, publikreport.com – Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2017 untuk pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Provinsi Banten dan Jawa Barat (Wilayah I) terjadi peningkatan rata-rata nilai evaluasi 4,56 poin dari 49,87 pada  2016 menjadi 54,43 pada tahun 2017. Rata-rata nilai juga di atas 50, yang artinya berada pada kategori CC.

Tercatat ada 62 Kabupaten/Kota dengan predikat “B”, namun  masih ada 102 kabupaten/kota atau 58,62% dari total seluruh kabupaten/kota di Wilayah I masih mendapat nilai di bawah B, 57 Kabupaten/Kota dengan predikat “CC”, 43 Kabupaten/Kota dengan predikat “C”, dan tidak ada lagi kabupaten/kota yang mendapat predikat “D”.

Hasil tersebut, sebagaimana dikutib dari laman www.menpan.go.id, mencerminkan semakin meningkatnya komitmen pimpinan daerah dalam perbaikan akuntabilitas kinerja. Tidak jarang bupati dan walikota yang membawa seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) di Jakarta, maupun mengundang tim dari Jakarta guna memberikan asistensi dan bimbingan teknis.

Salah satu yang merasakan adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun, yang  menyampaikan rasa terima kasihnya pada KemenPAN RB karena telah melakukan bimbingan di wilayahnya. Dengan asistensi yang didapat, membuat pihaknya dapat memperbaiki pelayanan di roda pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.

Menurutnya, salah satu cara mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran dengann membangun e-government yang sudah terintegrasi seluruh kabupaten dan kota di seluruh Pemerintah Provinsi Kepri. Hasilnya, SAKIP Pemerintah Provinsi Kepri naik dari B pada 2016 menjadi BB di tahun 2017.

“Untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel, bersih dan berdaya saing, kami telah membangun e-government. Di mana seluruh kabupaten dan kota se-Kepri sudah terintegrasi. Dan kedepan akan terus kami kembangkan,” ujarnya, Jumat 26 Januari 2018.

Bukan hanya Kepri yang merasakan manfaat aistensi dan bimbingan teknis. Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, Natuna berhasil memperoleh predikat BB dari predikat CC pada tahun 2016. Salah satu cara yang dilakukan dengan menindak tegas kepala OPD yang kinerjanya lamban. Misalnya dengan mengganti atau melakukan rotasi. Upaya dilakukan untuk menimbulkan efek jera terhadap para kepala OPD yang kurang berkinerja, dan menjadi pembelajaran bagi kepala dinas lainnya untuk tidak mengikutinya.

“Kalau ada program yang dimulai bulan Januari, namun hingga Juli tidak selesai, akan saya tanya kendalanya apa. Kita panggil kepala OPD-nya, kalau alasan tidak relevan, akan kita ganti,” jelasnya.

Akan halnya Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah yang mengatakan bahwa  komitmen pimpinan merupakan dasar dalam mewujudkan birokrasi yang efisien. Upaya lainnya yang dilakukan adalah perbaikan SDM, dengan melakukan pendidikan dan pelatihan. Perencanaan juga harus matang.

BACA JUGA: Menteri Asman Sindir, Masih Ada Sarjana Agama Jadi Kepala Dinas Perhubungan

Hasilnya, Kota Padang mendapat predikat BB tahun 2017, dari sebelumnya B. “Kami termotivasi sejak pak Menpan hadir di Kota Padang. Dari situ kita berkomitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, dan kita pun langsung membentuk Tim SAKIP,” ucapnya.

BACA JUGA: Bertemu Pejabat Dinas Perhubungan Kota Tomohon Harus Bawa Surat Izin

Leave a Reply