Pilkada dan Menyoal Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam

Oleh: Suryani Amin*

Pada 2018 akan digelar Pilkada serentak di 17 Propinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten. Jumlah tersebut separuh dari provinsi yang ada di tanah air. Kita semua sependapat bahwa Pilkada bukanlah sekedar ajang menabur janji semata, namun tempat untuk menilai keseriusan dan komitmen para kontestan untuk melaksanakan janji politiknya. Diantara tantangan serius yang ada adalah memastikan tema penanggulangan bencana telah menjadi perhatian sejak awal oleh para kandidat kepala daerah.

Sejatinya, sebagai negara yang terletak di area ring of fire, Indonesia tak urung amat rentan dari bencana alam, – hal yang diperburuk pula oleh degradasi lingkungan, tekanan pertambahan penduduk, laju perubahan tataguna lahan, perubahan iklim dan aktivitas manusia.

Pertanyaannya, berapa banyak kandidat Pilkada serentak tahun ini yang memiliki komitmen terhadap penanggulangan bencana alam? Jika hanya diukur dari janji politik, tentu mengecewakan. Bisa jadi berharap bakal pemimpin yang demikian terlalu ideal, sekaligus cukup berat untuk dijadikan tema bagi kandidat pemimpin daerah dalam menjaring pemilih.

Sebab penanggulangan bencana mensyaratkanvisi berjangka panjang. Bukan sekedar pertimbangan pragmatis guna mendongkrak elektabilitas. Walhasil, tema ini tidak menarik bagi petahana, penantang dan ironisnya juga bagi pemilih dalam kontetasi Pilkada. Padahal UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan tegas menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kejadian bencana alam hidrometeorologi melampaui bencana geofisik sebesar 87 persen dari jumlah kejadian. Dengan jumlah kerugian ekonomi mencapai Rp.155,25 Triliun – angka kumulatif 2004-2013. Ini berarti, banyak daerah menghadapi ancaman utama dalam bentuk banjir, longsor, angin topan, kekeringan hingga gelombang tinggi.

Ancaman ini berpotensi meningkat baik dari sisi intensitas maupun frekuensi dimasa depan. Gejala tersebut mengindikasikan bahwa bencana alam saat ini adalah gabungan sistematis proses alamiah unsur-unsur cuaca dan iklim dan kontribusi manusia didalamnya.

Kajian Risiko Bencana BNPB telah merilis sebaran risiko bencana yang terdistribusi merata di seluruh wilayah kepulauan republik kita. Merentang dari Sumatera hingga Papua. Mengacu hasil kajian ini, dalam RPJMN 2015-2019 pemerintah Joko Widodo memuat daftar 136 Kabupaten/Kota yang dikategorikan sebagai daerah berisiko tinggi hingga sedang untuk terpapar bencana alam. Sebab itu menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana. Sebagai contoh, kejadian banjir dan genangan terbaru menimpa Kota Makassar dan Kendari- dua diantara kota yang Provinsi nya sekaligus akan turut dalam perhelatan Pilkada.

Bukan Sekedar Janji Politik

Leave a Reply