Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur pada Rakornas Persiapan Pelaksanaan Pilkada 2018, di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa 20 Februari 2018.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur pada Rakornas Persiapan Pelaksanaan Pilkada 2018, di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa 20 Februari 2018.

MenPANRB Kebut Permen Soal Netralitas ASN

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Asman Abnur menegaskan, pihaknya tengah membuat Rancangan Peraturan Menteri (Permen) PANRB mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Presiden.

“Saya akan mempercepat aturannya. Mudah-mudahan minggu depan keluar, atau paling lambat akhir bulan ini,” ungkap Asman pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pelaksanaan Pilkada 2018, Selasa 20 Februari 2018 di Jakarta.

Permen ini, menurut Asman, secara detail akan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN di tahun-tahun politik. Mekanisme penjatuhan sanksi juga akan diatur dalam Permen tersebut. Saat ini Kementerian PANRB tengah melakukan finalisasi regulasi tersebut bersama KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

“Sanksinya ada yang ringan, sedang, hingga berat,” jelasnya.

BACA JUGA: ASN, BUMD/BUMN dan Honor Daerah Dilarang Menjadi Anggota dan Pengurus Parpol

Di tahun politik ini, yang cukup banyak diperdebatkan adalah apakah diperbolehkan seorang suami/istri mendampingi pasangannya yang menjadi calon kepala daerah. Terkait hal ini, Asman menegaskan, memperbolehkan bagi suami/istri yang berstatus ASN untuk menemani pasangannya dengan sejumlah syarat. Syaratnya adalah, suami/istri yang berstatus ASN tersebut harus mengambil cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Selama cuti, para suami/istri calon kepala daerah pun dilarang memakai atribut instansi serta atribut politik.

“Status ASN itu melekat walau ia tidak pakai seragam. Jadi saat kampanye, jangan naik ke atas panggung,” tegasnya.

BACA JUGA: Isteri/Suami ASN dari Paslon Kepala Daerah Harus Cuti

Sementara ini, Asman melanjutkan, aturan tentang netralitas bagi suami/istri berstatus PNS itu diatur dalam Surat Menteri PANRB Nomor 36 tahun 2018. Dalam surat itu, setiap suami/istri yang mendampingi pasangannya, boleh melakukan foto bersama, namun dilarang menunjukkan simbol atau gerakan jari yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

Tidak hanya mengatur soal peran suami/istri yang berstatus ASN, Permenpan yang akan terbit juga tidak memperbolehkan setiap ASN untuk ikut aktif di media sosial masing-masing. Para ASN dilarang menyukai postingan foto, atau tulisan yang merujuk pada dukungan salah satu calon.

BACA JUGA: ASN/PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

Untuk mereduksi kasus netralitas itu, Kementerian PANRB akan mengawal netralitas para abdi negara dan akan bertindak sesuai aturan yang dibuat.

“Kita sampaikan agar semua pihak mematuhi aturan yang berlaku. Pada kepala daerah kita patuhi aturan ini,” tuturnya.

Pada awal pelaksanaan Pilkada 2018, Asman menambahkan, terdapat tiga pelanggaran pada pemerintah provinsi dan 37 pelanggaran pada pemerintah kabupaten/kota. Dari 40 kasus tersebut, melibatkan 101 ASN dan pelanggaran netralitas.

“Daerah yang terbanyak kasusnya terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dua kasus diantaranya sudah ditindaklanjuti,” tambahnya. | DORANG

Leave a Reply