Tim Gegana mengamankan area saat penggeledahan rumah kontrakan terduga teroris di Kampung Jajaway, Kelurahan Antapani Kidul, Bandung, 15 Agustus 2017.  Sebanyak lima terduga teroris ditangkap di dua tempat berbeda. (Foto: Tempo/Prima Mulia)
Tim Gegana mengamankan area saat penggeledahan rumah kontrakan terduga teroris di Kampung Jajaway, Kelurahan Antapani Kidul, Bandung, 15 Agustus 2017.  Sebanyak lima terduga teroris ditangkap di dua tempat berbeda. (Foto: Tempo/Prima Mulia)

Beberapa Kelemahan RUU Terorisme Menurut Pengamat

JAKARTA, publikreport.com – Rancangan revisi Undang-Undang Terorisme yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat menuai sejumlah kritikan dari koalisi masyarakat. Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan revisi Undang-Undang Terorisme tersebut berpotensi disalahgunakan dan menyasar pihak-pihak yang tak terbukti melakukan tindak pidana terorisme.

“Karena dalam revisi Undang-Undang Terorisme keterlibatan dinilai dari relasi,” katanya pada Selasa, 27 Februari 2018.

Julius menyoroti Pasal 26 dalam undang-undang tersebut yang masih berpotensi disalahgunakan. Ayat 3 dalam pasal tersebut menyatakan proses pemeriksaan untuk mendapatkan bukti permulaan cukup dilakukan secara tertutup dalam kurun waktu maksimal tiga hari.

Sedangkan Pasal 28 menyatakan penyidik dapat menangkap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup. “Jadi yang dikedepankan adalah dugaan-dugaan, bukan dua alat bukti yang cukup,” ujar Julius.

Peneliti Bidang Terorisme The Habibie Center, Vidya Hutagalung, juga menilai revisi undang-undang terorisme belum komprehensif. Misalnya, kata dia, belum ada aturan perlindungan terhadap keluarga terduga terorisme. Padahal dia menilai keluarga terduga pelaku terorisme kerap tidak terlibat sama sekali, bahkan ada yang sama sekali tidak tahu.

Leave a Reply