Ilustrasi.
Ilustrasi.

Alih Fungsi Jalan dan Trotoar Menjadi Tempat Berdagang

Berdasarkan pasal-pasal di atas jelas bahwa sebenarnya dilarang untuk berdagang/berjualan di jalan/trotoar kecuali tempat tersebut telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

Oleh karena itu, Anda dapat memeriksa kembali peraturan daerah setempat mengenai jalan atau trotoar sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima.

Contoh Jalan di Jakarta yang Ditutup dan Menjadi Tempat Berjualan

Sebagai tambahan informasi untuk Anda, jalan di Jakarta yang ditutup untuk kemudian dijadikan sebagai area PKL antara lain adalah Jalan Jati Baru Raya sepanjang 400 meter di depan Stasiun Tanah Abang sebagai bagian dari upaya penataan kawasan Tanah Abang sebagaimana yang diinformasikan dalam artikel Warga Tolak Penutupan Jalan Jati Baru Tanah Abang yang kami akses dari laman media Metro TV.

Meski demikian menurut hemat kami, sebelum pemerintah daerah setempat menutup jalan dan mengaihkan fungsinya menjadi tempat atau kawasan perdagangan, sebaiknya didahului dengan upaya sosialisasi dan musyawarah dengan warga sekitar serta kepolisian terkait perubahan lalu lintas jalan yang akan terjadi. Selain itu, pengorganisasian yang baik atas pedagang kaki lima juga perlu dilakukan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan;

Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Referensi:

Polisi: Silakan Tata PKL, tapi Jangan Ubah Fungsi Jalan Jadi Lapak PKL, diakses pada 5 Januari 2018 pukul 18.12 WIB;

Warga Tolak Penutupan Jalan Jati Baru Tanah Abang, diakses pada 17 Januari 2018 pukul 16.29 WIB;

Jalan Pintu Besar Utara Ditutup, diakses pada 17 Januari 2018 pukul 17.39 WIB.

[1] Pasal 128 ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1) UU LLAJ

[2] Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU LLAJ

[3] Pasal 28 ayat (1) UU LLAJ

[4] Pasal 274 ayat (1) UU LLAJ

[5] Pasal 25 ayat (1) huruf g UU LLAJ

[6] Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (1) UU LLAJ

[7] Pasal 275 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ

[8] Pasal 63 ayat (1) UU Jalan

[9] Pasal 11 ayat (2) UU Jalan

[10] Pasal 63 ayat (2) UU Jalan

[11] Pasal 11 ayat (3) UU Jalan

[12] Pasal 63 ayat (3) UU Jalan

[13] Pasal 11 ayat (4) UU Jalan

[14] Halaman 45 dan 48 Lampiran Permenpu 3/2014 || HUKUMONLINE.com

Leave a Reply