Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia mogok kerja. (Foto: Antara/Spedy Paereng)
Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia mogok kerja. (Foto: Antara/Spedy Paereng)

Karyawan Freeport: Kasus Mogok Kerja Pekerja Belum Selesai

Menurut Nur, PT Freeport Indonesia telah melanggar beberapa pasal ketenagakerjaan. Pertama, melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Nur menyebut PT Freeport Indonesia sengaja menghalangi aktivitas serikat buruh yang dilindungi UU tersebut.

Kedua, PT Freeport Indonesia juga dianggap melanggar 143 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan larangan penghalangan kebebasan buruh untuk berserikat.

Ketiga, perusahaan tambang itu juga disebut menabrak UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. PT Freeport Indonesia terancam UU tersebut karena menghentikan keikutsertaan karyawannya dalam program BPJS.

“Bahkan ada aturannya bahwa enam bulan setelah PHK pekerja masih berhak mendapat layanan kesehatan. Nah ini belum ada PHK resmi atau hukum in kracht tapi mereka sepihak melakukan penghentian BPJS,” ucap Nur menjelaskan.

PT Freeport Indonesia sebelumnya melakukan PHK terhadap 840 karyawan yang ikut dalam aksi mogok kerja. Selain memecat pekerjanya, PT Freeport Indonesia juga melakukan Furlough terhadap ribuan pekerjanya. Menurut keterangan Dedy, hingga kini tercatat sekitar 300an pekerja yang dikenakan Furlough. “Akses kesehatan, gaji, dan Tunjangan Hari Raya mereka di-stop,” kata Dedy. | TEMPO.co

Leave a Reply