Aktivitas nelayan dalam perahunya di Pelabuhan Perikanan Pantai Dagho, Kota Tahuna, ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada Jumat (16/09/2016). Pelabuhan Dagho menjadi tempat pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu (SKPT). (Foto: Themmy Doaly/Mongabay Indonesia)
Aktivitas nelayan dalam perahunya di Pelabuhan Perikanan Pantai Dagho, Kota Tahuna, ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada Jumat (16/09/2016). Pelabuhan Dagho menjadi tempat pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu (SKPT). (Foto: Themmy Doaly/Mongabay Indonesia)

Talaud Masuk Program SKPT

Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masuk dalam program pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SPKT). Program ini adalah pembangunan kawasan pesisir dan pulau terluar. Tahun 2018 ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) fokus pada 13 lokasi dan satu lokasi tambahan.

Lokasi yang menjadi fokus SKPT tahun ini adalah SKPT Talaud (Sulut), Sabang (Aceh), Mentawai (Sumatera Barat), Natuna (Kepulauan Riau), Nunukan (Kalimantan Utara), Morotai (Maluku Utara), Saumlaki (Maluku), Rote Ndao (Nusa Tenggara Timur), Sumba Timur (NTT), Biak (Papua), Mimika (Papua) dan Merauke (Papua). Lokasi tambahan adalah SKPT Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

Tambahan lokasi tersebut, menurut Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia, M Abdi Suhufan, ternyata tidak diiringi dengan penambahan alokasi anggaran untuk pembangunanm SKPT. Hal itu dibeberkan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Moh Abdi Suhufan. Alasannya, untuk membangun 13 lokasi SKPT, alokasi anggaran untuk 2018 yang ditetapkan KKP jumlahnya hanya mencapai Rp275,7 miliar. Jika dibandingkan dengan 2017 yang mendapat kucuran Rp771,8 miliar, jumlah tersebut menurun hingga 41,8 persen.

“Pada 2017, KKP mengucurkan Rp771,8 miliar untuk pembangunan SKPT, namun kemudian dipotong menjadi hanya Rp657,8 miliar pada akhir tahun 2017. Penurunan alokasi ini tentunya akan mengganggu target SKPT secara keseluruhan,” ungkapnya.

Dengan tambahan satu lokasi, Abdi berpendapat, seharusnya KKP memberikan tambahan alokasi anggaran dan bukan justru menguranginya. Menurut dia, dengan alokasi yang serba terbatas itu, pembangunan SKPT tidak akan mencapai level yang diharapkan, yaitu untuk membuka isolasi kawasan pesisir dan pulau-pulau terdepan.

“Upaya pemerintah mewujudkan industrialisasi perikanan dengan membangun SKPT di wilayah pinggiran akan terhambat dengan menurunnya alokasi anggaran pembangunan SKPT,” jelasnya.

Dengan fakta tersebut, Abdi melihat KKP belum memperlihatkan keseriusan dalam melaksanakan pembangunan SKPT di kawasan pesisir dan pulau-pulau terdepan. Apalagi, pembangunan SKPT yang sudah dimulai sejak 2015, hingga saat ini masih belum menunjukan hasil yang optimal di sejumlah lokasi.

Untuk bisa menjaga ruh pembangunan SKPT, Abdi menyebut, satu-satunya cara yang bisa dilakukan KKP adalah dengan menjaga dan mengawal alokasi anggaran. Cara itu harus dipilih, karena SKPT adalah program prioritas dan unggulan dari KKP. Selain itu, KKP juga harus melaksanakan perbaikan program SKPT hingga bisa lebih baik hasilnya.

“KKP menunjukan inkonsistensi perencanaan program SKPT. Pembangunan tidak akan mencapai level yang diharapkan karena anggaran yang ada terus berkurang sejak alokasi awal dan kemudian mengalami pemotongan,” tandasnya.

Terus Turun

Selain masalah alokasi anggaran yang terus menurun, Abdi Suhufan mengatakan, persoalan lain yang juga semakin terlihat adalah belum adanya perbaikan konsep dan pelaksanaan pembangunan dari tahun ke tahun. Padahal, pembangunan SKPT secara nasional sudah dimulai sejak 2015.

“Hal ini dapat dilihat dengan terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa kegiatan SKPT, baik untuk pembangunan infrastruktur Unit Pengolahan Ikan (UPI), pelabuhan perikanan, ataupun pengadaan bantuan kapal ikan bagi koperasi dan kelompok nelayan,” paparnya.

Kemudian, tanda belum adanya perbaikan, kata Abdi, bisa dilihat dari proses awal pembangunan setiap tahun. Untuk tahun ini, pembangunan juga terlambat karena hingga Februari masih belum terlihat tanda-tanda kelanjutan pembangunan SKPT. Padahal, seharusnya sejak awal tahun pembangunan sudah dilaksanakan oleh KKP.

“Hal ini akan mengulang kejadian tahun lalu dimana pengadaan kapal dan pembangunan lainnya dikebut pada akhir tahun,” tuturnya.

Kondisi itu akan semakin sulit bagi publik untuk mengharapkan operasionalisasi dan dampak SKPT sesuai tujuan awal, yaitu untuk memicu produksi perikanan di wilayah pinggiran, melakukan ekspor langsung dan menumbuhkan ekonomi lokasi melalui kegiatan perikanan.

“Oleh karena itu KKP perlu menyegerakan lelang kegiatan SKPT terutama untuk lokasi yang progress-nya rendah seperti Saumlaki dan Mimika,” tegas Abdi.

Leave a Reply