Ilustrasi.
Ilustrasi.

Pemberhentian dengan Tidak Hormat Terhadap PNS Terpidana Kasus Korupsi

Saya ingin bertanya, apakah PNS yang telah divonis bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dengan dasar bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 Huruf a PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS? Terima kasih.

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Intisari:

Ya, PNS yang telah divonis bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor dapat diberhentikan dengan tidak hormat, dengan catatan bahwa:

  1. Memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor
  2. Pidana penjara yang diputus hakim berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap
  3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan

Penjelasan lebih lanjut dan contoh kasus dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Ulasan:

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, mari kita simak selengkapnya bunyi pasal-pasal yang Anda sebutkan:

1)    Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”):

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Leave a Reply