Stefanus Salimu, salah satu sikerei di Mentawai. Tabib atau sikerei akan kesulitan cari ramuan obat kalau hutan mereka hilang. (Foto: Yitno Suprapto/Mongabay Indonesia)
Stefanus Salimu, salah satu sikerei di Mentawai. Tabib atau sikerei akan kesulitan cari ramuan obat kalau hutan mereka hilang. (Foto: Yitno Suprapto/Mongabay Indonesia)

Menyoal Surat Mendagri, Bagaimana Nasib RUU Masyarakat Adat?

“Mengenai UU Masyarakat Adat, saya kira ini inisiatif DPR. Saya sampaikan pemerintah akan terus mendorong agar itu segera diselesaikan. Saya dengar sudah masuk ke Prolegnas 2017. Saya tinggal keluarkan nanti segera supres (surat presiden-nya-red), agar itu bisa segera diselesaikan.”

Begitu pernyataan Presiden Joko Widodo kala berpidato di hadapan sekitar 100 masyarakat adat di Istana Negara Jakarta, 22 Maret 2017. Kala itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), baru usai Kongres V di Sumatera Utara.

Presiden Jokowi, melalui Menteri Sekretaris Negara, bulan lalu juga sudah mengeluarkan surat presiden soal pembahasan RUU Masyarakat Adat ini dengan menugaskan beberapa kementerian mewakili presiden membahas RUU ini. Beberapa kementerian dan lembaga, dengan koordinator Kementerian Dalam Negeri, diminta membuat daftar inventarisasi masalah (DIM).

Selang setahun lebih beberapa hari dari pidato presiden itu, dari Kementerian Dalam Negeri, muncul kabar mengejutkan AMAN. Pada 11 April 2018, Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat kepada Mensesneg, Praktikno, perihal penyampaian daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan UU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU-PPMHA).

Surat tiga lembar itu, menjelaskan RUU inisiatif DPR itu masih belum diperlukan dengan dua alasan, pertama, sudah ada peraturan dan UU mengatur masyarakat adat, kedua, UU akan membebani anggaran.

”Benar, itu hasil koordinasi Ditjen (Direktorat Jenderal) Pemdes (Pemerintah Desa) dengan enam kementerian dan lembaga,” kata Hadi Prabowo, Sekretaris Jenderal Kemendagri melalui pesan singkat kepada Mongabay. Nata Irawan, Dirjen Pemdes, membenarkan. Dia bilang, isi RUU sudah dibahas bersama.

Kemendagri, merupakan koordinator mewakili pemerintah dalam menyiapkan dan menyusun DIM bersama dengan enam kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta perwakilan pemerintah daerah.

Penyusunan DIM berlangsung sejak 4-6 April 2018 dan finalisasi 9 April 2018. Dalam resume DIM menyebutkan, soal pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan. Yakni, Permen ATR/BPN Nomor 10/2016 mengenai tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dalam kawasan tertentu, dan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 8/Permen-KP/2005 tentang tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil. Juga UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 39/2014 tentang Perkebunan sampai UU Nomor 6/2014 tentang Desa.

Leave a Reply