Stefy E Tanor, Pejuang Pembentukan Kota Otonom Tomohon/Ketua Umum Investasi UMKM Indonesia.
Stefy E Tanor, Pejuang Pembentukan Kota Otonom Tomohon/Ketua Umum Investasi UMKM Indonesia.

Opini WTP Pemkot Tomohon Dinilai (Masih) Kurang Objektif

TOMOHON, PUBLIKREPORTcom – Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) yang diberikan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon mendapat apresiasi dari pengamat. Namun, pengamat memberikan catatan tentang persoalan aset yang membelit Pemerintah Kota Tomohon.

“WTP patut diapresiasi. Hanya saja apakah opini atau penilaian ini bersifat objektif atau subjektif karena kepentingan, ya… walaualam. Tetapi, jika memang sistem pengelolaan keuangan Pemkot Tomohon sudah menggunakan Single Data Base mempengaruhi skema pencatatan keuangan, barangkali opini BPK tersebut sudah objektif,” kata Pengamat Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Stefy E  Tanor, kepada publikreport.com, Senin, 04 Juni 2018.

Untuk mendapatkan opini WTP, menurut Stefy, minimal ada empat kriteria.

  1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus sesuai standard yang ditentukan.
  2. Memiliki kelengkapan bukti yang memadai.
  3. Pengendalian intern harus baik.
  4. Penyusunan atau penyajian laporan keuangannya harus sesuai dengan undang undang.

Presiden Sebut Laporan Keuangan WTP Bukan Prestasi

“Itu kriterianya. Tetapi saya tahu persis persoalan aset Kota Tomohon yang diterima dari Kabupaten Minahasa ketika pemekaran tahun 2003 lalu. Sangat banyak persoalannya, misalnya aset PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum),” ungkap Stefy yang juga adalah salah satu pejuang pembentukan Kota Otonom Tomohon.

LHP BPK, Bolmong Satu-satunya Daerah di Sulut yang Disclaimer

Leave a Reply