Juru bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 07 Februari 2018. KPK secara resmi menetapkan anggota DPR dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia, sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sebesar Rp. 20 miliar terkait kasus suap proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Foto: tempo/Imam Sukamto)
Juru bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 07 Februari 2018. KPK secara resmi menetapkan anggota DPR dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia, sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sebesar Rp. 20 miliar terkait kasus suap proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Foto: tempo/Imam Sukamto)

Kembali Olly Dondokambey Dipanggil KPK

HUKUM

JAKARTA, publikreport.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan, Olly Dondokambey yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), untuk diperiksa dalam kasus dugaan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau korupsi e-KTP. KPK juga memanggil sejumlah politisi lainnya, Tamsil Linrung, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Olly dan Tamsil adalah mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Selain itu KPK juga memanggil dan memeriksa mantan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Iman Bastari dan Auditor Madya BPKP Mahmud Toha Siregar, Direktur Utama PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos beserta anaknya, Catherine Tannos; Direktur Utama PT Karsa Wira Utama Winata Cahyadi; mantan Dirut PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Dirut PT Trisakti Mustika Graphika She Ming Mintardja Wiliusa. KPK juga memeriksa Direktur PT Data Aksara Matra Aditya Riyadi Soeroso, serta Melyanawati dan Lina Rawung dari pihak swasta.

Total 12 orang saksi yang dijadwalkan akan diperiksa KPK.

BACA JUGA: Olly: Banyak Berita Bohong Dilayangkan pada Saya

“Mereka diagendakan hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IHP (Irvanto Hendra Pambudi) dan MOM (Made Oka Masagung),” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 06 Juni 2018.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Irvanto sebagai tersangka. Ia disangka mengikuti dan mengetahui proses pengadaan e-KTP sejak awal. Dia juga diduga mengetahui adanya permintaan imbalan sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP di DPR. Dalam sejumlah persidangan, Irvanto menyebut sejumlah aliran dana uang e-KTP ke anggota DPR.

Selain itu, KPK menyangka Made Oka Masagung berperan menampung uang korupsi e-KTP di rekeningnya dari sejumlah pihak yang mengerjakan proyek pengadaan e-KTP milik Kementerian Dalam Negeri. Nilainya sebesar US$ 6 juta. | TEMPO.co

Leave a Reply