Ilustrasi.
Ilustrasi.

Arti Tindakan Penertiban Non-Yustisial oleh Satpol PP

Apakah yang dimaksud dengan “tindakan penertiban non-yustisial” oleh Satpol PP?

Jawaban:

Intisari:

Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (“Perda”) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (“Perka”) merupakan salah satu kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan tindakan penertiban non-yustisial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perka dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Apa contohnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Ulasan:

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Ketentuan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (“Satpol PP”) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Leave a Reply