Ilustrasi.
Ilustrasi.

Dasar Hukum Iuran Rukun Tetangga

Saya ingin bertanya dasar hukum kalau dalam perumahan kita harus membayar iuran pada Rukun Tetangga (RT) setempat. Terima kasih.

Jawaban:

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 26 September 2016.

Intisari:

Pada dasarnya mengenai iuran RT tidak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Tetapi hal ini bisa saja diatur lebih lanjut dalam peraturan masing-masing daerah. Untuk itu kami menyarankan Anda untuk mengecek kembali aturan peraturan di daerah Anda.

Seperti contoh di DKI Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga diatur bahwa dalam pelaksanaan kegiatan RT, salah satu pembiayaannya dapat diperoleh dari swadaya penduduk RT. Besarnya iuran yang merupakan swadaya penduduk RT ditetapkan dalam Musyawarah RT.

Itu artinya, apabila RT memungut iuran kepada setiap warga di perumahan dan iuran tersebut memang telah ditetapkan oleh forum Musyawarah RT, maka hal tersebut merupakan hal yang dibenarkan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Ulasan:

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Pengaturan mengenai Rukun Tetangga (“RT”) dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (“Permendagri 18/2018”).

Leave a Reply